Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) turut menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketika membahas risiko fiskal dan utang Indonesia dalam laporan terbarunya.
Dalam IMF Country Report No. 204/270, lembaga penjaga sistem moneter internasional itu menilai secara keseluruhan Indonesia punya risiko yang rendah atas permasalahan fiskal dan utang negara. IMF berpendapat, Indonesia masih punya ruang fiskal yang lebar.
IMF pun menyinggung pembangunan IKN Nusantara yang dinilai akan berdampak positif ke perekonomian. Diyakini, pembangunan IKN akan tingkatkan kerja sama antara swasta dengan pemerintah.
“Kemitraan pemerintah-swasta, serta operasi below the line dengan BUMN diperkirakan akan meningkat, termasuk untuk membiayai infrastruktur, misalnya pembangunan ibu kota baru Nusantara,” tulis laporan IMF, dikutip Senin (12/7/2024).
Lebih lanjut, laporan tersebut menjelaskan bahwa defisit anggaran Indonesia masih cenderung moderat. Penawaran surat utang negara juga didukung oleh pertumbuhan suku bunga yang menguntungkan, sehingga jaga reputasi baik Indonesia di pasar keuangan global.
Di samping itu, IMF mendorong agar pendapatan negara semakin digenjot untuk membantu pembayaran utang negara jangka menengah.
Baca Juga
Jumlah utang luar negeri dan global bonds alias surat utang negara berdenominasi mata uang asing juga dinilai masih moderat yaitu sekitar seperempat dari total kebutuhan pembiayaan pemerintahan dalam setahun.
“Mencegah penumpukan kewajiban jangka pendek dan kontingensi yang terkait dengan operasi-operasi tersebut akan menjadi kunci untuk menjaga risiko fiskal tetap terkendali,” simpul IMF.
Sementara itu, Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo menyatakan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto tidak akan membiarkan rasio utang negara naik ataupun membiarkan adanya defisit fiskal dalam APBN 2024—2029. Oleh sebab itu, pendapatan negara akan digenjot.
Dradjad sendiri merupakan salah satu anggota tim penyusun visi-misi perekonomian pasangan Prabowo-Gibran. Dia merupakan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
"Presiden terpilih Prabowo dan tim pakarnya menyadari, kuncinya ada pada pendapatan negara. Itu sebabnya, kami menyiapkan serangkaian terobosan untuk bisa mendobrak 'kutukan 10%' rasio pajak kita," jelas Dradjad saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (12/8/2024).
Dia menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo akan menjalankan kebijakan fiskal yang ketat. Dengan demikian, belanja negara akan mengikuti kinerja pendapatan negara.
