Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Kopi Saset Sampai Jus Kena Cukai Hingga Momen Bank Cari Cuan

Pemerintah menekan pengeluaran melalui sukai minuman hingga bank menawarkan produk investasi.
Minuman manis dalam kemasan (MBDK) yang dijual di mini market. Pemerintah  berencana menerapkan cukai MBDK untuk menggenjot penerimaan dan mengurangi angka penderita diabetes. Bisnis/Feni Freycinetia
Minuman manis dalam kemasan (MBDK) yang dijual di mini market. Pemerintah berencana menerapkan cukai MBDK untuk menggenjot penerimaan dan mengurangi angka penderita diabetes. Bisnis/Feni Freycinetia

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah menetapkan kenaikan cukai rokok, pemerintah menyasar dua kelompok produk minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK akan dikenakan cukai.

Cukai minuman berpemanis dalam kemasan diberlakukan untuk menekan konsumsi gula dan mencegah diabetes. Tak hanya jus dengan gula tambahan, larutan penyegar, hingga kopi saset pun tak luput dari cukai.

Untuk minuman siap saji, lanjutnya produk yang dikenai cukai, di antaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, hingga minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi diabetes Indonesia naik dari 10,6% pada 2021 menjadi 11,7% pada 2023. International Diabetes Federation juga mencatat bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak kelima sedunia, yakni 19,5 juta orang.

Artikel tentang pengenaan cukai minuman berpemanis menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Rabu (24/7/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:

 

Memoles Pamor Hulu Migas

Pemerintah tetap optimistis industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia masih prospektif dan atraktif meskipun sejumlah perusahaan dikabarkan mulai melakukan pelepasan (divestasi) aset mereka di Indonesia.

Terlebih, pemerintah juga terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dan penyesuaian agar iklim investasi hulu migas Indonesia tetap berdaya saing. Tak hanya melakukan perbaikan regulasi dengan memberikan kemudahan investasi bagi investor, pemerintah juga telah melakukan pembenahan fiskal agar lebih menarik setidaknya dibandingkan dengan kondisi selama 3 tahun terakhir.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ariana Soemanto menuturkan bahwa pemerintah telah memperbaiki skema kontrak dan insentif untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) selama 3 tahun terakhir.

“Perbaikan-perbaikan itu dimulai sejak 3 tahunan lalu, dan telah memberikan hasil nyata. Buktinya, dalam 3 tahun terakhir blok migas yang laku 21 blok atau lebih banyak dibanding tiga tahun sebelumnya,” kata Ariana saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

 

Kerek Cakupan Kredit UMKM, OJK Godok Aturan Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merancang aturan khusus kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu mengerek penyaluran kredit ‘wong cilik’ itu.

Dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, terdapat beberapa ketentuan. Pasal 2 misalnya menyebutkan bahwa lembaga jasa keuangan perlu mendorong pemberian akses pembiayaan kepada UMKM yang lebih mudah.

Sementara itu, yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan wajib memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

 

Kena Cukai Minuman Manis, Kopi Saset hingga Jus Bakal Makin Mahal

Berdasarkan riset Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), terdapat beban ekonomi akibat kematian dan disabilitas yang berasal dari penyakit diabetes melitus tipe 2. Beban itu ditemukan berdasarkan perhitungan Disability-Adjusted Life Years atau DALYs.

Health Economics Research Associate CISDI Muhammad Zulfiqar Firdaus menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan lembaganya, hilangnya beban ekonomi akibat kematian dan disabilitas dari penyakit diabetes melitus tipe 2 dapat membuat Indonesia menghemat biaya pengobatan hingga Rp24,9 triliun dan biaya hilangnya produktivitas ekonomi hingga Rp15,7 triliun.

“Indonesia dapat menghemat hingga Rp40,6 triliun dari penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan yang dapat menaikkan harga jual produk MBDK di pasar paling tidak sebesar 20%,” ujar Zulfiqar.

Research Principal Investigator CISDI Soewarta Kosen menjelaskan bahwa tarif cukai minuman manis dapat diterapkan di rentang 20% hingga 50%. Dari 100 negara yang sudah menerapkan cukai tersebut, rata-rata mematok tarif 20%, bahkan terdapat negara maju yang sudah menerapkan 80%.

 

Waskita Beton (WSBP) Tingkatkan Kinerja, Jaga Kepercayaan Penyandang Dana

Kinerja keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) sedang tidak baik pada kuartal I/2024. Sementara kinerja sahamnya masuk dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme full call auction (PPK FCA).

Mengutip laporan keuangan, WSBP mencatatkan rugi sebesar Rp126 miliar kuartal I/2024. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, emiten Badan Usaha Milik Negara Karya ini masih mencatatkan keuntungan Rp16,44 miliar.

Kerugian WSBP berbanding terbalik dengan pendapatan usaha yang meningkat. Sepanjang kuartal I/2024, Perseroan mengantongi pendapatan usaha sebesar Rp505,68 miliar. Angka tersebut naik 37,74% dari kuartal I/2023 sebesar Rp367,11 miliar.

WSBP membukukan kenaikan beban pokok pendapatan 26,70% menjadi Rp391,52 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp309 miliar.

 

Bank Menggarap Peluang dari Para Pencari Cuan

Sejumlah bank menggarap peluang dari para pencari cuan melalui ragam produk investasi mulai dari Surat Berharga Negara (SBN) ritel hingga emas.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), misalnya optimistis mampu meraup penjualan sebesar Rp1 triliun dari penawaran SBN ritel berikutnya, Sukuk Ritel seri SR021. Instrumen investasi buatan pemerintah ini rencananya meluncur pada Agustus 2024.

General Manager Divisi Wealth Management BNI Henny Eugenia menjelaskan beberapa faktor yang diprediksi menjadi pendorong larisnya penjualan SR021, baik dari global maupun domestik.

"Dengan melihat positifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan data-data ekonomi yang solid, kami menargetkan penjualan SR021 pada angka di atas Rp 1 triliun," ujar Henny kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/7/2024).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper