Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Indonesia melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (17/7/2024). Massa meminta pemerintah untuk segera memberantas impor tekstil ilegal yang membanjiri pasar Indonesia.
Aksi tersebut diikuti oleh sekitar 100 orang yang terdiri atas para pekerja industri tekstil dari daerah Jawa Barat dan juga para mahasiswa jurusan pertekstilan dari wilayah yang sama.
Dalam aksi unjuk rasa kali ini, para pendemo mengajukan sebanyak delapan tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan tersebut adalah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Askolani untuk mundur dari jabatannya.
"Keduanya dinilai tak mampu memberikan dan membiarkan Bea Cukai menjadi sarang mafia impor ilegal. Para pejabat eselon 1 dan 2 Kemenkeu lainnya yang terlibat dalam skandal mafia impor juga kami minta segera mundur," ujar Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konfeksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman di depan Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (17/7/2024).
Nandi mengatakan, banjir barang impor ilegal berdampak pada banyaknya pemutusan hak kerja (PHK) dan penutupan perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT), baik skala besar, menengah, maupun industri kecil menengah.
Adapun, tuntutan kedua adalah meminta Presiden Joko Widodo untuk turun langsung dalam menyelamatkan industri tekstil nasional. Nandi mengatakan, hal ini karena jaringan mafia impor yang sangat kuat serta melibatkan banyak oknum pejabat dan petugas birokrasi hingga aparat.
Baca Juga
Ketiga, para buruh juga meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk berani menolak segala bentuk intervensi negara asing terhadap kebijakan pasar domestik. Hal ini mencakup intervensi yang dilakukan para mafia impor serta retailer retailer barang impor.
Keempat, menolak praktik impor borongan dan impor ilegal lainnya yang selama ini dibiarkan oleh Kemenkeu, khususnya Ditjen Bea Cukai. Seiring dengan hal tersebut, para buruh juga meminta Jokowi untuk membekukan Ditjen Bea Cukai.
Kelima, meminta aparat penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap para mafia impor. Mereka juga meminta aparat untuk menangkap dan mengadili pejabat pemerintah, pengusaha jasa impor, retailer yang terlibat dalam persekongkolan importasi barang ilegal.
Keenam, meminta menteri perdagangan untuk secara tegas memberantas dan menyita barang-barang impor ilegal yang saat ini diperjualkan, baik secara online maupun offline. Ketujuh, meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menangkap para pedagang asing yang selama ini memperjualbelikan barang-barang impor ilegal tanpa membayar pajak.
Terakhir, para buruh juga meminta kepada pemda, gubernur, walikota, dan bupati se-Indonesia untuk mendukung produk dalam negeri dipasarkan di daerahnya masing-masing serta memberantas barang-barang impor yang saat ini sudah beredar hingga ke pelosok.
