Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengajukan permohonan dana penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3 triliun pada tahun anggaran 2025 untuk program listrik pedesaan atau lisdes.
Permohonan itu disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
“Kami mengajukan alokasi PMN untuk program lisdes senilai Rp3 triliun untuk 2025, untuk mendukung target rasio desa berlistrik 100% di 2027,” kata Darmawan.
PLN menargetkan alokasi PMN itu bakal menyasar kepada 85.017 pelanggan yang tersebar di 1.092 desa, 548 kecamatan dari 192 kabupaten di seluruh Indonesia.
Adapun, rencana kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dibangun mencapai 19.877 kilowatt peak (kWp).
Selain itu, infrastruktur jaringan yang bakal dibangun di antaranya jaringan tengangan menengah 2.388 kms, jaringan tegangan rendah 1.692 kms, dan gardu distribusi mencapai 54.930 kVA.
Baca Juga
“Ada perubahan besar tata kelola listrik desa di PLN, dari text based membaca dokumen sampai 4.000 lembar dan kita tidak tahu lokasinya di mana kita ubah menjadi spatial digital,” kata Darmawan.
Untuk diketahui, target rasio desa berlistrik 100% itu awalnya ditarget pada tahun ini. Hanya saja, target itu mundur 3 tahun lantaran PLN tidak mendapat PMN pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
Saat itu, PLN menggunakan anggaran internal perusahaan mencapai Rp4,75 triliun untuk program 2023 dan sekitar Rp1,47 triliun untuk program 2024.
Selanjutnya, PLN memproyeksikan kebutuhan PMN untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp7 triliun. Sementara itu, kebutuhan PMN untuk mengejar target rasio elektrifikasi 100% pada 2027 mencapai Rp5,86 triliun.
“Untuk program lisdes 2023 kita alokasikan Rp4,75 triliun, ini anggaran internal PLN meliputi hampir 2.000 desa dan 211.047 pelanggan,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan PMN untuk perusahaan pelat merah mencapai Rp44,24 triliun pada 2025. Mayoritas dana ini akan digunakan untuk menjalankan penugasan dari pemerintah.
Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.
Berdasarkan kategorinya, mayoritas PMN akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya sebesar 4%.
“Nah, ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6/2024).
