Bos PLN Sebut Prabowo Bakal Guyur Rp42,3 Triliun untuk Listriki 10.068 Desa

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut Presiden Prabowo Subianto setuju untuk mengalokasikan anggaran Rp42,3 triliun untuk melistriki 10.068 desa

Mochammad Ryan Hidayatullah - Bisnis.com

Kamis, 15 Mei 2025 | 10:05

Ilustrasi petugas PLN tengah memastikan kelayakan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebelum infrastruktur tersebut dioperasikan/PLN

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan pihaknya butuh investasi Rp42,3 triliun untuk melistriki 10.068 desa hingga 2029 mendatang.

Hal ini dilakukan untuk mencapai rasio elektrifikasi (RE) dan rasio desa berlistrik (RDB) 100%. Adapun, RE per Maret 2025 baru mencapai 99,83%, sementara RDB 99,94%.

Berdasarkan peta jalan yang tengah disusun bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darmawan telah menghitung besaran dana tersebut dalam rancangan anggaran biaya (RAB) hingga ke tingkat kecamatan.

Dia pun mengaku, kebutuhan biaya Rp42,4 triliun untuk listrik desa itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Menurut Darmawan, Prabowo bakal memberikan restu dan mengalokasikan dana tersebut.

"Sudah disampaikan dan Bapak Presiden menyampaikan akan dialokasikan bujet sebesar Rp42,3 triliun tersebut sehingga roadmap ini kami juga sudah punya," ucap Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (14/5/2025).

Dia lantas menjelaskan bahwa Program Listrik Desa ini akan dilakukan secara bertahap. Perinciannya, PLN membidik 1.092 desa terlistriki pada 2025 .

Kemudian pada 2026, desa yang berlistriki ditargetkan sebanyak 1.278 desa, 2027 sebanyak 3.822 desa, 2028 sebanyak 2.124 desa, dan 2029 sebanyak 1.752 desa.

"Jadi penambahan transmisi di seantero Indonesia ini menjadi salah satu titik tumbuh pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia," imbuh Darmawan.

Di sisi lain, dia mengaku terbuka untuk merancang roadmap ini bersama Komisi XII. Hal ini demi mematangkan rencana tersebut.

Tak hanya itu, pihaknya juga bisa mengundang militer guna memetakan desa untuk dilistriki tersebut. Apalagi, jajaran PLN di masing-masing daerah juga memiliki kemampuan dalam memetakan desa yang perlu dilistriki.

"Jadi Pangdamnya bisa kami undang juga, kemudian memaparkan daerah masing-masing, dan mereka sudah sangat menguasai secara planning bagaimana ekspansinya," ucap Darmawan.