Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bos PLN Minta Dukungan Pendanaan Murah untuk Proyek Pembangkit Panas Bumi

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menekankan pentingnya pendanaan murah untuk mengakselerasi pengembangan pembangkit listrik panas bumi.
PLTP Muara Laboh Unit-2/kementerian ESDM
PLTP Muara Laboh Unit-2/kementerian ESDM

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), termasuk mendorong pendanaan dengan bunga rendah.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (14/5/2025) sore. Adapun, rapat memang membahas strategi percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di PLN.

"Kami membutuhkan dukungan terutama dari Komisi XII DPR RI dalam rangka percepatan pengembangan panas bumi, ini program kolaborasi perencanaan pengembangan panas bumi antara PLN dengan pemerintah, kemudian juga [agar] adanya fasilitas pendanaan berbunga rendah," kata Darmawan.

Menurutnya, pendanaan bunga rendah dibutuhkan lantaran biaya belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk proyek PLTP semua dibayar di muka. Menurut Darmawan, insentif berupa pendanaan bunga rendah tak hanya dibutuhkan PLN, tetapi juga partner-partner perusahaan.

Selain itu, Darmawan juga meminta agar DPR mendukung agar pemerintah dapat memasukkan kawasan pengembangan panas bumi terpilih dalam proyek strategis nasional (PSN).

Darmawan mengatakan bahwa pembangunan PLTP membutuhkan waktu sekitar 6-13 tahun dengan kebutuhan investasi 4-5 kali lebih besar dibandingkan pembangkit gas.

Dia menyebut, investasi untuk pembangkit listrik berbahan baku gas hanya sekitar US$500 juta per gigawatt (GW), sedangkan untuk panas bumi, investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar US$2,7 miliar per GW.

"Jadi lebih mahal memang investasinya, tetapi biaya operasinya itu jauh lebih murah," imbuh Darmawan.

Bangun PLTP 5,1 GW hingga 2034

Adapun, dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pembangunan PLTP direncanakan dapat mencapai 5,1 GW hingga 2034 mendatang.

Darmawan mengatakan, pembangunan PLTP berkapasitas 5,1 GW itu akan didominasi oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP).

"Dalam hal ini porsinya PLN hanyalah 11%, kemudian porsi dari pengembang swasta ini 89% sekitar 4,5 GW," ujar Darmawan.

Dia menjelaskan, dalam mengembangkan PLTP sebesar 5,1 GW, terdapat tahapan yang harus dilalui, mulai dari eksplorasi hingga operasi. Dia memerinci pengembangan PLTP memiliki tiga tahapan utama, yakni resources, reserve, dan production.

Darmawan mengatakan bahwa dalam prosesnya, PLN menghadapi berbagai tantangan terkait eksplorasi, perizinan, kehutanan, serta dinamika sosial di lapangan.

Namun, risiko terbesar adalah pada tahap mengubah potensi sumber daya (resource) menjadi cadangan (reserve). Pasalnya, pada proses ini dilakukan pengeboran untuk mengukur seberapa panas suhu dari uap.

"Tentu saja mengubah resources menjadi reserve inilah resikonya yang paling tinggi karena exploration drilling itu banyak sekali [risiko], juga tingkat suksesnya hanya sekitar 30%-40%, jadi 60%-nya akan gagal," jelas Darmawan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper