Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan berlapisnya birokrasi perizinan yang menyulitkan pelaku acara dalam menyelenggarakan event di Tanah Air.
Dia mencontohkan, dalam pelaksanaan ajang MotoGP di Mandalika yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun. Panitia kesulitan mendapatkan izin lantaran harus mengurus 13 lapis proses perizinan.
Hal ini disampaikannya dalam agenda peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Gedung Tribrata Dhamawangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).
“Begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Namun, namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi,” ujar Jokowi.
Dia pun menjabarkan proses perizinan apabila penyelenggara ingin melaksanakan agenda besar, mulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri.
Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa memang sulit berkecimpung sebagai penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Tanah Air mencapai 4.000 agenda setiap tahunnya, meskipun setelah pandemi sedikit mengalami penurunan di 3.700 agenda.
Baca Juga
“Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta,” pungkas Jokowi.
