Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan aplikasi Temu yang dikhawatirkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki belum masuk dan tidak bisa diterapkan di Indonesia.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Isy Karim memastikan aplikasi Temu belum mengajukan pendaftaran dan perizinan apapun ke Kemendag. Menurutnya, aplikasi e-commerce asal China itu belum beroperasi di Indonesia.
"Temu itu belum masuk, mungkin di Malaysia, bukan di Indonesia, belum ada kontak ke Kemendag," ujar Isy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (13/6/2024).
Isy pun menegaskan bahwa model bisnis aplikasi Temu yang menerapkan penjualan produk langsung dari pabrik ke konsumen atau factory to consumer (F to C) tidak dapat diterapkan di Indonesia. Musababnya, skema perdagangan F to C melanggar kebijakan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
"Model Temu F to C di kita enggak bisa, terganjal sama PP 29 mengenai distribusi, produsen enggak bisa langsung masuk ke konsumen," jelasnya.
Menurut Isy, skema F to C pada aplikasi Temu tidak bisa disamakan dengan official store yang menjual produknya langsung ke konsumen di platform e-commerce, termasuk Shop Tokopedia. Dia pun memastikan, ada banyak penghalang untuk barang impor masuk ke Indonesia.
Baca Juga
"TikTok kan beda, itu hanya sekadar platform. Masih ada bariernya kita, banyak banget," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dibuat khawatir dengan hadirnya platform perdagangan online asal China, Temu, lantaran dapat berdampak negatif terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Teten mengatakan, platform tersebut jauh lebih berbahaya dibanding TikTok Shop.
Selain harganya yang sangat murah, platform tersebut dapat menghilangkan sejumlah lapangan kerja yang terkait dengan rantai distribusi perdagangan online. Tidak hanya itu, Teten mengungkapkan bahwa aplikasi asal China itu menghubungkan langsung antara pabrik dengan konsumen.
“Jadi akan ada berapa banyak lapangan kerja di distribusi akan hilang. Nggak ada lagi itu namanya reseller, affiliator, nggak ada lagi, bahkan productnya akan sangat murah karena diproduksi massal, pabrikan,” kata Teten usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (10/6/2024).
