Bisnis.com, JAKARTA – Potensi beban fiskal yang semakin besar pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dari lembaga keuangan Amerika Serikat (AS) Morgan Stanley. Salah satunya akibat program makan siang gratis atau makan siang bergizi.
Hal ini menjadi pertimbangan Morgan Stanley untuk menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight, di samping adanya faktor penguatan dolar AS terhadap rupiah.
Menurut Morgan Stanley, arah kebijakan fiskal ke depan dan pelemahan rupiah semakin menimbulkan risiko ketidakpastian dalam jangka pendek bagi ekonomi Indonesia.
“Kami melihat ketidakpastian jangka pendek mengenai arah kebijakan fiskal di masa depan serta beberapa pelemahan di pasar valuta asing di tengah-tengah suku bunga AS yang masih tinggi dan prospek dollar AS yang menguat," tulis para ahli strategi termasuk Daniel Blake dalam risetnya, dikutip Kamis (13/6/2024).
Program makan siang gratis yang diunggulkan oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dinilai dapat memberikan beban tambahan bagi keuangan negara.
Di sisi lain, prospek penerimaan negara ke depan diperkirakan tidak dapat mengimbangi besarnya beban belanja yang akan digelontorkan oleh pemerintahan mendatang.
Baca Juga
Wanti-wanti IMF hingga Bank Dunia
Ruang belanja APBN yang besar pada pemerintahan mendatang juga mendapat sorotan dari berbagai lembaga internasional. Bank Dunia atau Bank Dunia telah mewanti-wanti terkait dengan defisit anggaran yang berpotensi melebar karena adanya kebutuhan belanja yang besar untuk program makan siang gratis.
Satu Kahkonen, yang sebelumnya merupakan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, menyampaikan bahwa pemerintah perlu menyiapkan rencana dan anggaran yang benar-benar matang untuk program tersebut.
Satu mengingatkan agar pemerintah Indonesia dengan segala kebijakan yang ada, untuk tetap mematuhi batas atas defisit di angka maksimal 3%.
“Kami berharap Indonesia mematuhi batas defisit fiskal 3% dari PDB yang ditentukan dalam undang-undang, dan juga mempertahankan stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal,” katanya.
Pada kesempatan lainnya, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) juga menyoroti prospek perekonomian Indonesia di tengah masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo.
Di satu sisi, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan melihat adanya penekanan pada kesinambungan kebijakan antara pemerintahan saat ini dan yang akan datang.
“Jadi pertanyaannya, kita harus melihat rincian bagaimana rencana fiskal Indonesia pada pemerintahan selanjutnya [kepemimpinan Prabowo],” katanya.
Dia memandang adanya sebuah kesinambungan dalam reformasi kebijakan antara era Jokowi dan Prabowo, yakni dalam cara Indonesia mencapai kemajuan yang dinilai baik selama ini.
Di sisi lain, Krishna juga memberikan catatan terkait meningkatnya pengeluaran anggaran dan langkah-langkah pemerintah ke depan dalam meningkatkan pendapatan negara.
Wakil Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Thomas Heflin juga mengingatkan pemerintah masih harus memainkan peran penting untuk menutup kesenjangan infrastruktur, pendidikan, dan reformasi tata kelola negara.
Menurutnya, rasio pajak Indonesia yang saat ini pada kisaran 10% juga masih rendah, dibandingkan dengan kebutuhan belanja struktural yang besar, diantaranya belanja untuk pendidikan, infrastruktur, hingga jaring pengaman sosial.
Anggaran Makan Siang Gratis
Berdasarkan catatan Bisnis, anggaran yang dibutuhkan untuk makan siang gratis mencapai Rp253,8 triliun per tahun. Angka tersebut belum termasuk pembagian susu gratis.
Kebutuhan anggaran makan siang gratis ditaksir lebih dari setengahnya anggaran untuk seluruh program perlindungan sosial tahun anggaran 2024 yang sebesar RP496,8 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa calon penerima program makan siang gratis yang telah terdata mencapai 70,5 juta orang, mulai dari bayi lima tahun (balita) hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP).
“Jumlah penerima sudah ada, kami sudah punya angka,” kata Airlangga yang juga sebagai Ketua Pengarah TKN Prabowo-Gibran.
Airlangga merincikan, 70,5 juta calon penerima terdiri dari 22,3 juta balita, 7,7 juta siswa taman kanan-kanak (TK), sebanyak 28 juta siswa Sekolah Dasar (SD), serta 12,5 juta SMP yang akan masuk dalam program ini.
Adapun, bujet makan siang telah ditetapkan sebesar Rp15.000 per anak. Perhitungan ini berdasarkan pilot project yang telah dilakukan sebelumnya.
Rencana Anggaran Program Makan Siang di APBN 2025
Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini tengah membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025. RAPBN tersebut disusun oleh pemerintah saat ini dan akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru.
RAPBN yang disusun oleh pemerintah turut mengakomodir program-program yang akan dijalankan oleh presiden terpilih pada tahun depan.
Anggaran pada pos kesehatan misalnya, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF), telah dirancang pada kisaran Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun.
Anggaran kesehatan tersebut meningkat dari pagu pada 2024 yang ditetapkan sebesar Rp185,2 triliun dalam APBN.
Dalam dokumen KEM-PPKF, disampaikan bahwa prioritas kebijakan bidang kesehatan tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan gizi anak dan ibu hamil serta melanjutkan transformasi sistem kesehatan.
Prioritas anggaran kesehatan tahun 2025 ini berbeda dari tahun ini, yang diarahkan untuk mengakselerasi penurunan stunting, di samping melanjutkan transformasi sistem kesehatan.
Salah satu program yang akan dijalankan pada 2025, yaitu peningkatan pemenuhan gizi dan nutrisi anak serta ibu hamil, yang sebelumnya tidak tercantum dalam program prioritas pada 2024.
Di samping pos kesehatan, anggaran pendidikan pada 2025 juga naik ke kisaran Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun, dari Rp665,0 triliun dalam APBN 2024.
Anggaran pendidikan 2025 akan difokuskan untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, dengan peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana.
