Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi masyarakat (Ormas) yang menyatakan kesanggupan memohon izin pengelolaan tambang harus siap menerima tekanan ekspektasi masyarakat, terutama soal komitmen menjaga prinsip kemaslahatan.
Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia melihat bahwa setiap Ormas yang mengaku siap membuat badan hukum untuk mengelola tambang, artinya harus siap pula menanggung konsekuensi teknis di belakangnya.
"Industri pertambangan itu heavy regulated. Termasuk dari aspek kemampuan finansial yang mengajukan izin, kapasitas keahliannya, serta komitmen dalam melaksanakan setiap kewajiban. Jadi badan usaha milik ormas pun akan diperlakukan sama, mulai dari proses di hulu hingga pengapalan," ujarnya dalam wawancara khusus dengan Bisnis, dikutip Rabu (12/6/2024).
Oleh karena itu, kegiatan badan usaha pengelola tambang terafiliasi Ormas berpotensi lebih banyak mendapat sorotan, terutama dari masyarakat kawasan sekitar, serta kalangan umat yang bersinggungan dengan organisasi terkait.
"Patut diakui, kegiatan tambang itu banyak negatifnya di mata masyarakat. Jadi harapannya, tambang terafiliasi ormas bisa jadi gambaran positif kegiatan tambang yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan tidak sewenang-wenang, terutama dalam konteks mitigasi dampak sosial," tambahnya.
Alhasil, penerapan standar ketat dari pemerintah, ditambah pengawasan berbagai pihak pun merupakan keniscayaan. Jangan sampai tambang terafiliasi ormas justru seperti mendapat keistimewaan, sampai-sampai luput dari aspek-aspek transparansi.
Baca Juga
"Selama ini memang ada pengelola tambang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, ketika harga lagi jatuh, ditinggal begitu saja. Tidak ada konsistensi, tidak ada tanggung jawab mengelola risiko, apalagi dalam hal melaksanakan reklamasi, juga menciptakan dampak positif ke masyarakat sekitar. Jadi tambang terafiliasi ormas pasti dituntut untuk beroperasi secara lebih ideal daripada itu," tutupnya.
Senada, Kepala Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai tambang terafiliasi ormas sebenarnya punya perspektif segar yang terbilang positif, yaitu bagaimana menjalankan bisnis yang tetap berlandaskan prinsip kemaslahatan masyarakat.
Hal itu menilik berbagai riwayat bisnis terafiliasi ormas yang selama ini berjalan. Seperti diketahui, beberapa ormas punya rekam jejak terbilang apik dalam pengelolaan usaha di sektor pendidikan, kesehatan, maupun perdagangan, sebagai sumber-sumber pendanaan organisasi.
Melihat riwayat itu, harapannya badan usaha ormas yang akan bergerak mengelola tambang pun bisa memberikan perspektif baru yang lebih ideal berkaitan sektor pertambangan.
"Misalnya, dari sisi lingkungan itu soal reklamasi pascatambang. Kemudian, bagaimana lebih memberikan efek berganda sosial buat masyarakat sekitar, sampai mengurangi potensi konflik agraria, terutama dengan masyarakat adat. Jadi kalau ormas menyatakan sanggup, tekanannya akan lebih berat, karena mata masyarakat pasti akan memelototi setiap kegiatan mereka," jelas Abra kepada Bisnis.
Oleh sebab itu, Abra sepakat persyaratan ketat buat Ormas pemohon izin tambang merupakan keniscayaan. Jangan sampai prioritas pemberian izin bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) buat ormas yang berlaku selama 5 tahun ini cenderung bersifat politis.
Pemerintah harus menuntut kapasitas sumber daya dan rencana operasional mereka bisa setara dengan investor swasta. Selain itu, transparansi atas kegiatan dan kinerja mereka secara berkala juga harus bisa diakses publik.
"Karena ini adalah bisnis yang terbilang baru buat ormas di sini, sudah pasti menuntut kemampuan dari sisi legal dan operasional. Bahkan, masyarakat juga akan menuntut penciptaan nilai tambah sesuai idealisme ormas itu. Kasarnya, jangan sampai tambang terafiliasi ormas justru lebih money oriented ketimbang swasta," tambahnya.
Terlebih, izin buat ormas rencananya juga mencakup tambang-tambang yang terbengkalai, tidak terkelola dengan baik, atau yang dicabut karena ada persoalan.
Oleh sebab itu, jangan sampai sikap kurang profesional dari pengelola tambang terafiliasi ormas justru berujung membuat pemanfaatan lahan itu menjadi lebih buruk, dan akhirnya kontraproduktif terhadap kinerja sektor pertambangan Tanah Air.
