Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membuka ruang untuk menyesuaikan anggaran belanja, termasuk untuk belanja subsidi seiring dengan defisit anggaran tahun 2025 atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dirancang lebih rendah dari target sebelumnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025 telah menetapkan target defisit pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB.
Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menekan defisit APBN hingga mencapai kisaran 1,5%-1,8% dari PDB.
Dengan defisit yang lebih rendah, Suharso mengatakan pemerintah akan mencoba menyesuaikan kembali anggaran untuk pos belanja, di samping mengupayakan penerimaan negara yang lebih tinggi.
Dia mencontohkan pemangkasan anggaran bisa dilakukan pada pos belanja pemerintah pusat yang ditetapkan pada kisaran 10,92% hingga 11,17% dari PDB.
“Kan banyak, ada belanja pusat, ada beberapa kita bisa lakukan spacing sedikit, pengurangan sedikit, dan kalau 1% [pengurangan defisit] itu kan kira-kira PDB 2025 hitungan kami sekitar Rp23.000 triliun, jadi sekitar Rp230 triliun, jadi nggak terlalu besar,” katanya usai rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6/2024).
Baca Juga
Di samping itu, Suharso mengatakan bahwa pemerintah juga bisa membuka opsi untuk mengurangi anggaran pada pos belanja subsidi.
“Kan banyak jenis subsidi kita, misal exclusion atau inclusion error, itu harus kita perbaiki. Kalau itu saja kita perbaiki dari dulu, Bappenas katakan itu luar biasa [anggaran] yang bisa kita hemat,” jelasnya.
Pengurangan defisit tersebut kata Suharso untuk membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintahan baru, sehingga program-program Presiden terpilih (Prabowo Subianto) dapat langsung diakomodir untuk diimplementasikan pada tahun anggaran 2025 melalui mekanisme APBN perubahan (APBNP).
