Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR: Prabowo Belum Kerja, APBN 2025 Sudah Defisit Rp600 Triliun

Anggota Banggar DPR menyoroti defisit APBN 2025 di era Prabowo Subianto 2,82% atau lebih dari Rp600 triliun.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie O.F.P. menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dirancang pada kisaran 2,45%-2,82% dari PDB atau defisit lebih dari Rp600 triliun. 

Dolfie menilai bahwa rentang defisit anggaran untuk tahun 2025 tersebut relatif tinggi, dengan ruang belanja yang ditetapkan pada kisaran Rp3.500 triliun.

Bahkan, dia mengatakan, tingkat defisit APBN untuk 2025 tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah transisi pemerintahan Indonesia.

“Defisit transisi ini yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada. Jadi seharusnya lebih rendah defisitnya,” katanya dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama dengan Pemerintah, Selasa (4/6/2024).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan aturan perundang-undangan, APBN pemerintahan mendatang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintahan saat ini bersama dengan DPR.

Dengan defisit dan anggaran belanja yang sudah dirancang tinggi oleh pemerintahan saat ini, dia mengatakan hal itu berpotensi mempersempit ruang belanja pemerintahan baru.

Di sisi lain, pemerintahan yang baru harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 paling lambat 3 bulan setelah dilantik.

Selain itu, terbuka juga ruang bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan APBN Perubahan (APBNP) untuk menyesuaikan belanja sesuai visi misi presiden terpilih. 

“Presiden [Prabowo Subianto] belum bekerja, anggarannya sudah dirancang defisit, lebih dari Rp600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Nah inilah, karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga transisi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Dolfie mengatakan penyusunan RAPBN di dalam panitia kerja antara DPR dan Pemerintah harus lebih diperjelas, terutama rancangannya harus bisa menyediakan ruang belanja yang lebih lebar bagi pemerintahan mendatang.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper