Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana pemerintah mematok defisit di rentang 2,45% hingga 2,82% pada APBN 2025 atau era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Defisit termasuk di dalamnya untuk membiayai program prioritas milik pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang telah masuk dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yakni pemberian makanan bergizi atau makan siang gratis.
“Defisit antara 2,45%-2,82% membiayai seluruh program-program prioritas pemerintahan baru,” tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024, Selasa (4/6/2024).
Sri Mulyani menekankan terkait defisit dan pembiayaan anggaran, pihaknya terus mengelola APBN dengan baik dan menjaga kesinambungan, kesehatan, dan kepercayaan serta keberlanjutan.
Kebijakan yang direncanakan untuk pemerintahan pengganti Jokowi ini pun didesain ekspansif, juga terarah dan terukur.
Adapun, dalam tanggapan fraksi atas KEM-PPKF 2025 pada pekan lalu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta defisit dalam APBN 2025 sebesar 0% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga
Sebelumnya, anggota fraksi PDIP Edy Wuryanto yang menyampaikan pandangan fraksi atas KEM-PPKF tersebut meminta APBN dapat direncanakan surplus pada tahun depan.
“Defisit diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” ujarnya.
Edy menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini tidak seharusnya menentukan beban defisit kepada pemerintahan selanjutnya.
Dirinya juga menyampaikan seharusnya belanja negara dioptimalkan kepada belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek pemerintahan baru.
Sementara itu, Fraksi Nasional Demokrat atau Nasdem memandang defisit yang cukup lebar tersebut menjadi bentuk APBN cukup fleksibel untuk pemerintahan baru.
“Target defisit fiskal 2,82% dari PDB beralasan pelebaran defisit ini menjadi sangat penting dalam menciptakan anatomi APBN yang lebih fleksibel. Maka fraksi Nasdem setuju agar KEM-PPKF RAPBN 2025 ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya,” tutur anggota DPR dari fraksi Nasdem Charles Meikyansah.
