Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa anggaran untuk pembangunan kereta cepat lebih rendah atau lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT).
Jokowi mengatakan apabila investasi kereta cepat mencapai Rp780 miliar per kilometer, sedangkan MRT dapat menghabiskan biaya hingga Rp1,1 triliun.
Hal ini disampaikannya saat membuka acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).
“Waktu MRT dibangun pertama kali di Jakarta dibangun itu per kilometer MRT yang bawah tanah itu Rp1,1 triliun per kilometer. Sekarang sudah Rp2,3 triliun per km. Tolong tunjuk jari kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD nya? 1 km Rp2,3 triliun,” kata Jokowi dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, dia memerinci bahwa untuk moda transportasi lainnya seperti Light Rail Transit atau Lintas Rel Terpadu (LRT) menelan dana hingga Rp600 miliar per km.
Kepala Negara pun menantang pemerintah daerah dalam acara tersebut untuk menghadirkan moda transportasi yang serupa seperti di DKI Jakarta melalui pembiayaan APBN.
Baca Juga
"Siapa yang sanggup? ada kota yang APBD nya sanggup? tunjuk jari saya beri sepeda. Gak ada yang mampu," ujarnya sambil tersenyum.
Di sisi lain, Presiden Ke-7 RI itu mengaku bahwa terdapat moda transportasi lain yang lebih ramah untuk dihadirkan pemerintah daerah (pemda) yaitu Autonomous Rapid Transit (ART).
Menurutnya, setiap pemda perlu untuk mempertimbangkan moda yang tidak menggunakan rel, tetapi magnet tersebut.
Penyebabnya, kata Jokowi, moda yang nantinya memiliki 1 hingga 3 gerbong itu memiliki nilai investasi yang lebih murah. Sehingga, dia pun mendorong setiap Pemda untuk berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) agar bisa merealisasikan moda tersebut.
Apalagi, dia menekankan bahwa opsi tersebut perlu dipilih agar setiap daerah dapat serentak menangani kemacetan. Mengingat banyak kota di Indonesia yang mulai mengalami kemacetan seperti Balikpapan, Surabaya, Bandung, dan Medan.
"Kalau ada APBD punya kemampuan tolong berhubungan dengan pak Menteri Perhubungan. Bisa bagi-bagi, 50 : 50, APBD 50% APBN 50% misalnya. Kalau tidak 10—20 tahun akan datang, semua kota akan macet. Ini saja sudah mulai macet, opsi rencana kota mengenai transportasi massal dan umum harus disiapkan,” pungkas Jokowi.
