Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha menilai deretan perjanjian kerja sama ekonomi yang dijalin Indonesia dengan sejumlah negara belum berdampak terhadap investasi secara riil. Neraca pembayaran disebut sulit untuk beranjak ke zona hijau.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, keputusan investasi di kalangan pelaku usaha dan investor lebih didasari pada daya saing iklim usaha di Indonesia. Menurutnya, kebanyakan kerja sama ekonomi yang baru diratifikasi belum efektif memengaruhi iklim usaha maupun investasi di Indonesia. Alhasil, neraca pembayaran juga kena getahnya.
"Mungkin akan ada segelintir pelaku usaha atau investor yang mau berinvestasi berdasarkan ekspektasi terhadap implementasi kerja sama tersebut, tapi tentu skala investasinya tidak akan besar sampai bisa memengaruhi keseimbangan neraca pembayaran nasional," ujar Shinta saat dihubungi Bisnis, dikutip Jumat (31/5/2024).
Misalnya, dia mencontohkan, perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU CEPA) sudah berjalan tujuh tahun. Namun, tren penerimaan investasi asing (foreign direct investment/FDI) dari negara-negara di Uni Eropa tidak mengalami perubahan signifikan.
Fakta berbeda dijumpai di Vietnam, negara tetangga itu justru terlihat lebih menikmati pertumbuhan ekspor ke Eropa dan investasi dari Uni Eropa lebih signifikan setelah EVFTA (EU-Vietnam Free Trade Agreement) diratifikasi dan efektif berlaku pada 2020.
Dia pun menekankan, kerja sama ekonomi seperti RCEP, IPEF, IEU CEPA juga memerlukan reformasi struktural terhadap iklim usaha maupun investasi di dalam negeri. Dengan begitu, manfaat yang dirasakan bisa lebih besar dibandingkan negara-negara partner dengan perjanjian yang sama.
Baca Juga
"Jadi yang penting bukan kerja sama apa yang diciptakan atau sedang on going, tapi seberapa jauh pemerintah Indonesia bisa menciptakan perubahan daya saing iklim usaha di lapangan karena kerja sama tersebut," jelas Shinta.
Shinta pun membeberkan, kenyataan ya Indonesia pun belum menggunakan skema free trade agreement (FTA) secara efektif untuk mendongkrak ekspor. Musababnya, Shinta menilai Indonesia belum memiliki ekosistem pemberdayaan ekspor yang memadai untuk menyosialisasikan penggunaan FTA yang baru untuk ekspor.
Di sisi lain, eksportir di Indonesia juga kurang adaptif untuk memanfaatkan FTA yang sudah diratifikasi untuk mendongkrak ekspor. Diverifikasi produk Dan negara tujuan ekspor juga dianggap belum optimal dilakukan oleh para pelaku usaha Indonesia. Kondisi itu membuat ekspor Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara lainnya.
"Karena itu, kami selalu mengadvokasi agar pemerintah fokus pada perbaikan daya saing iklim usaha. Tidak cukup hanya dengan punya banyak kebijakan dan perjanjian kerja sama kalau pembenahan struktural iklim usaha di dalam negeri tidak konsisten diimplementasikan," ucap Shinta.
