Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menjelaskan mengenai keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang disebut terhalang oleh Israel.
Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa, tentu tidak bisa berspekulasi atau membuat hipotesa bahwa Israel akan memveto aksesi Indonesia ke OECD.
"Kita tidak bisa berspekulasi dan tidak bisa membuat hipotesa bahwa ini akan pasti diveto [Israel]. Perkembangan ke depan masih panjang. Proses ini masih berlangsung. Self assessment saja belum selesai," katanya, dalam Press Briefing di Kemlu RI, pada Rabu (29/5/2024).
Dia mengatakan bahwa saat ini Indonesia baru saja menerima roadmap, dan peta jalan dan kini baru dipelajari.
"Langkah berikutnya adalah melakukan self assessment, jadi mengakses di mana gap antara norm setting yang ada di OECD dengan norma-norma, regulasi, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa setelah self assessment ini dilakukan, kemudian baru bisa menentukan target, mau selesai 3 tahun, 5 tahun atau 8 tahun.
Baca Juga
Dia menjelaskan bahwa proses self assessment ini adalah proses yang sangat menyeluruh terkait dengan berbagai level regulasi yang ada di Indonesia.
"Kita belum menetapkan target kita untuk menyelesaikan dalam berapa tahun. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam 3 tahun 5 tahun ke depan," ucapnya.
Kemudian, dia menegaskan kembali bahwa pada saat ini Indonesia belum bisa menentukan target aksesi ke OECD, dan perlu menunggu hasil self assessment yang dilakukan, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.
"Mudah-mudahan di 5 tahun ke depan Israel sudah mengakui, menerima, two state solution dan Palestina sudah menjadi negara merdeka dan anggota penuh PBB. Tentu saja harapan kita seperti itu," tambahnya.
Seperti diketahui, OECD terdiri dari beberapa negara yang di dalamnya terdapat negara Israel sebagai anggota.
