Bisnis.com, JAKARTA – Tol MBZ atau yang memiliki nama lengkap Jalan Layang MBZ Sheikh Mohammed bin Zayed menjadi pembicaraan publik beberapa hari lalu karena diduga pembangunannya di bawah standar dan berisiko terhadap keselamatan pengguna.
Mulanya, tol layang sepanjang 36 kilometer ini bernama Tol Layang Jakarta-Cikampek II. Perubahan nama tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR No. 417/2021 yang diteken pada 8 April 2021.
Adapun, Sheikh MBZ yang merupakan pangeran mahkota Abu Dhabi dan deputi komandan tertinggi Pasukan Angkatan Darat Uni Emirat Arab (UEA) diketahui bersahabat dengan Presiden Jokowi.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap, penamaan tol layang secara khusus ini bisa meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan UEA.
Mutu Beton di Bawah Standar
Tiga tahun berselang, pembangunan infrastruktur yang dibumbui dengan pesan hubungan diplomatik tersebut justru memunculkan fakta baru.
Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus korupsi dalam proyek konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000 alias Tol MBZ, bahwa mutu beton jalan tol berada di bawah Standar Nasional Indonesia.
Baca Juga
Dalam perkara tersebut, Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) periode 2016–2020 Djoko Dwijono hingga eks Dirut PT Bukaka Teknik Utama telah kongkalikong terkait dengan pemenangan KSO Waskita Acset dalam Lelang Jasa Konstruksi Pembangunan.
Akibat perbuatan para terdakwa, JPU menyampaikan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp510 miliar.
Merespons hal tersebut, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) sebagai pengelola Tol MBZ memastikan keamanan infrastruktur, serta menegaskan kualitas beton yang digunakan telah memenuhi standar.
Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek Hendri Taufik menuturkan, setiap jalan tol yang beroperasi telah melalui rangkaian terakhir penilaian sebelum dapat dioperasikan.
Beberapa penilaian tersebut di antaranya adalah uji laik fungsi dan laik operasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan dan Korlantas POLRI serta Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
Hendri mengatakan, pengujian tersebut dilaksanakan untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan tol sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas terpenuhi dengan baik.
"Seperti jalan tol lainnya yang telah beroperasi di Indonesia, Jalan Layang MBZ telah memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis, administratif dan sistem operasi tol, sehingga dapat dioperasikan," kata Hendri dalam keterangan resminya, Sabtu (18/5/2024).
