Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) membeberkan terdapat badan usaha yang telah menyatakan minat awal untuk mengelola blok Akimeugah.
Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan kementerian masih menantikan penyampaian minat secara formal terkait dengan kemungkinan pengelolaan blok tersebut.
“Terkait dengan area Akimeugah ada badan usaha yang menyatakan minat awal, namun kita tunggu untuk menyampaikannya secara formal,” kata Ariana saat dikonfirmasi, Jumat (24/5/2024).
Seperti diketahui blok hasil pecahan dari cekungan Warim itu sempat dilelang pada periode lelang tahap II dan III tahun lalu. Akan tetapi, dua blok itu belum kunjung laku.
Adapun cekungan Warim diproyeksikan memiliki potensi 25.968 juta barel minyak (MMBO) dan 42,27 triliun kaki kubik gas (Tcf). Hanya saja, sebagian area tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz.
Belakangan, Kementerian ESDM telah melelang pecahan cekungan Warim itu ke dalam dua WK eksplorasi baru, yakni Akimeugah I dan Akimeugah II, yang berada di daratan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Baca Juga
Akimeugah I memiliki luasan konsesi mencapai 10.791,21 kilometer persegi dan Akiemugah II memiliki luasan sebesar 12.987,68 kilometer persegi. “Jika nanti sudah ada penyampaian resmi, akan dilelangkan lagi secepat mungkin,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai Indonesia belum cukup kompetitif untuk investasi hulu migas dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia.
President IPA sekaligus President Petronas Carigali Indonesia Yuzaini Md Yusof mengatakan sejumlah negara telah melakukan pembenahan fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik dibandingkan Indonesia selama 5 tahun terakhir.
Kendati, Yuzaini tidak menampik pemerintah telah melakukan perombakan mendasar dari segi kemudahan dan insentif investasi di sisi hulu migas domestik beberapa waktu terakhir.
“Indonesia saat ini hanya nomor 4 di Asia dari segi indeks ketertarikan investasi, beberapa negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Vietnam telah maju lebih cepat,” kata Yuzaini saat panel diskusi 'IPA Convex ke-48', BSD Tangerang, Selasa (14/5/2024).
Yuzaini mengatakan pemerintah bersama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mesti duduk bersama lagi untuk merumuskan insentif fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik untuk meningkatkan daya saing di tingkat kawasan.
Misalkan, kata dia, terkait dengan penyederhanaan serta pemangkasan proses untuk mendapat persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD). Menurut dia, panjangnya proses persetujuan PoD membuat sejumlah lapangan justru jalan di tempat atau cenderung molor.
Di sisi lain, dia mendorong kembali usulan fleksibilitas kontrak kerja sama (KKS) dari kontraktor di satu kawasan. Dia berharap KKKS diperbolehkan untuk mengoperasikan sejumlah aset di satu kawasan tertentu. Dengan demikian, beban operasi dan eksplorasi bisa dikonsolidasikan.
“Saya pikir perbaikan ini bisa mendorong eksplorasi di Indonesia lebih masif lagi,” kata dia.
