Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Tetapkan APBN 2025 Pemerintahan Prabowo Defisit 2,82%

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menetapkan APBN 2025 atau pemerintahan Prabowo Subianto defisit 2,82% sesuai data KEM-PPKF 2025.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025 di rapat paripurna DPR RI, Senin (20/5/2024). Dok Youtube TV Parlemen
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025 di rapat paripurna DPR RI, Senin (20/5/2024). Dok Youtube TV Parlemen

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan APBN 2025 atau periode pertama pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto dirancang defisit pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025 di rapat paripurna DPR RI, Senin (20/5/2024).

Defisit APBN 2025 tersebut sejalan dengan belanja pemerintah yang ditargetkan pada kisaran 14,59%-15,18% dari PDB, sementara penerimaan negara mencapai kisaran 12,14% hingga 12,36% dr PDB.

“Dengan demikian, defisit fiskal pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45%-2,82% dari PDB,” kata Sri Mulyani, Senin (20/5/2024). 

Sri Mulyani menyampaikan upaya untuk menutup defisit tersebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable.

Oleh karena itu, APBN 2025 dirancang dengan mengendalikan risiko utang yang terkelola dalam kisaran 37,98% hingga 38,7% dari PDB.

Sebagaimana diketahui, dokumen KEM-PPKF merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa KEM-PPKF yang disusun Kementerian Keuangan tersebut akan mengakomodir program kerja untuk pemerintahan yang baru, salah satunya program makan siang gratis.

Dia menyampaikan pemerintah membuka ruang fiskal sehingga memungkinkan agar program-program dari pemerintahan selanjutnya dapat berjalan melalui penggunaan APBN 2025.

“Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” jelasnya.

Namun demikian, dia mengatakan pemerintah akan tetap melakukan kalkulasi dalam merancang postur pagu indikatif yang tepat agar program-program pemerintah selanjutnya dapat sesuai dengan APBN 2025.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper