Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Indonesia terpilih periode 2024 - 2029 Prabowo Subianto optimis Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mampu danai pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Rp16 triliun per tahun.
Dalam forum internasional Qatar Economic Forum 2024, Prabowo menekankan optimisme pembangunan IKN tersebut juga semakin diperkuat dengan komitmen investasi para pelaku usaha swasta.
"Ya, benar, US$35 miliar [dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN], tapi perhitungannya adalah dalam periode 25 sampai 30 tahun proses penyelesaian. Jadi kebutuhan anggaran sekitar US$30 miliar selama 30 tahun itu berarti US$1 miliar [atau Rp16 triliun, asumsi kurs Rp16.000] per tahun. APBN Indonesia bisa menanggungnya. Jadi kami sangat percaya diri," tegasnya, dikutip Rabu (16/5/2024).
Prabowo menyatakan, nantinya para pelaku usaha domestik akan dilibatkan sebagai "tulang punggung" pembangunan calon ibu kota baru Indonesia. Apabila hal itu terwujud, tambah Prabowo, maka investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) IKN diprediksi akan subur dengan sendirinya.
"Saya percaya bahwa pemindahan ibu kota adalah sebuah proyek politik dan pendorong utamanya adalah sumber daya domestik. Dan kemudian asing. Investasi asing akan masuk kemudian," tutur Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, injeksi APBN pada proyek IKN perlu diteken agar geliat investasi di IKN dapat menunjukkan tren positif.
Pasalnya, kesanggupan APBN membiayai pembangunan IKN mendatang sebagaimana disampaikan Prabowo sebesar Rp16 triliun per tahun porsinya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kucuran APBN pada 2023 (Rp29,3 triliun) dan pada 2024 (Rp40,6 triliun).
"Jadi kalau pandangan kita selaku pelaku usaha tentu semakin kecil anggaran pemerintah ke IKN itu sebenarnya akan lebih baik. Artinya, bahwa peran serta dari pihak investor swasta itu akan lebih besar. Karena, memang ke depan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan oleh IKN tentu akan lebih maksimal apabila itu bisa diberikan kepada investor swasta," jelasnya.
Sarman menyebut, peran besar pemerintah cukup digelontorkan pada pengembangan tahap awal yang berkenaan dengan pengadaan infrastruktur dasar seperti konstruksi jalan hingga hunian bagi para aparatur sipil negara.
Sementara itu, sektor komersial seperti hotel, pusat perbelanjaan, hingga rumah sakit disebut jauh lebih baik untuk digarap oleh private sector.
"Sehingga kelihatan sekali nantinya bahwa IKN ini kolaborasi antara pemerintah dan juga dunia usaha. Alhasil akan semakin banyak investor yang masuk ke sana, tentu ini juga akan membuka prospek bahwa ekonomi di IKN akan semakin produktif," tegasnya.
Namun demikian, Sarman mengaku pemerintah perlu upaya besar dalam menggaet minat swasta untuk turut menyuntik pembangunan IKN. Karenanya, perumusan strategi yang matang penting untuk menjadi perhatian.
Salah satu fokus utama yang perlu digarap pemerintah untuk memantik geliat investasi di IKN yakni dengan memberikan kemudahan perizinan hingga penekanan status kepastian tanah.
"Kemudian mengenai kepastian tata ruang, RUTR [Rencana Umum Tata Ruang] ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Apabila poin itu teratasi, kita yakin semakin banyak partisipasi di pihak swasta di IKN. Sehingga, itu akan lebih mempercepat proses pembangunan IKN," pungkasnya.
