Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana pengadaan susu gratis untuk pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto.
Airlangga menyampaikan pada dasarnya kebutuhan susu dalam negeri yang cukup besar belum mampu dipenuhi oleh produsen lokal.
Terlebih, jumlah industri penghasil susu atau kategori diary yang besar, hanya ada di Jawa Timur, yakni Malang dan Blitar. Di sentra tersebut setidaknya memiliki masing-masing jumlah sapi perah hingga 10.000 ekor.
Untuk itu, dirinya berharap industri diary di dalam negeri dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kebutuhan kita tinggi, kita masih tergantung impor dari Selandia Baru dan Australia. Tentu kita akan lihat lagi pertumbuhan industri ini. Kita berharap meningkatkan peternak dari masyarakat,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (17/5/2024).
Sebelumnya, Airlangga sempat membahas pengadaan susu gratis bersama Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP dalam rangka kunjungan kerjanya di London, Inggris, pada akhir April 2024.
Baca Juga
Airlangga menyampaikan pemerintah sedang membahas kebijakan kemudahan pendaftaran susu dan turunannya, sesuai dengan keluhan pemerintah Inggris. Hal ini, juga sebagai upaya untuk mengamankan penyediaan susu gratis untuk program Prabowo-Gibran.
“Upaya ini untuk mendukung naiknya permintaan produk susu dan turunannya dengan program pemerintah baru, yakni susu gratis untuk siswa,” katanya, mengutip keterangan resmi, Selasa (30/4/2024).
Sebagaimana tercantum dalam Visi Misi Program Prabowo-Gibran, yakni memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.
Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.
