Bisnis.com, JAKARTA – Proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada presiden terpilih Prabowo Subianto kian terang. Musababnya, Sri Mulyani, sebagai Menteri Keuangan atau Bendahara Negara, mengungkapkan dirinya akan menyiapkan APBN terakhir di masa akhir masa jabatannya kepada Prabowo-Gibran.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani secara gamblang dihadapan investor dan para pemangku kepentingan yang hadir dalam diskusi 2024 Fitch on Indonesia yang digelar oleh FitchRatings di Jakarta pada Rabu (15/5/2024).
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan saat ini pihaknya tengah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
Menkeu menuturkan dalam masa transisi pemerintahan ini, dirinya akan memastikan kebijakan yang dibuat akan menjaga fundamental Indonesia di tengah banyak tekanan ekonomi global, yaitu investasi di bidang sumber daya manusia, hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah, berinvestasi lebih banyak untuk infrastruktur,” katanya.
Dalam forum yang diselenggarakan lembaga pemeringkat kredit internasional tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa masa transisi pemerintahan Indonesia sudah teruji berjalan dengan baik.
Baca Juga
Mulai dari Megawati (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014), serta pada pemerintahan Jokowi yang masih berlangsung hingga sekarang.
Meski APBN untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo disiapkan oleh para petahana, Sri Mulyani juga memastikan komunikasi yang terjadi berjalan dengan baik dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun, pemerintahan kedua Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober mendatang atau dalam lima bulan ke depan.
“Kita akan terus berkonsultasi [dengan presiden terpilih] dan tentu saja dari sisi politik akan terus berproses, sedangkan dari sisi ekonomi dan terutama dari sisi penyusunan anggaran kita harus menyiapkan sesuai dengan siklus anggaran yang diatur oleh undang-undang,” jelasnya.
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan saat ini pihaknya masih menyiapkan APBN 2025, termasuk di dalamnya soal rencana defisit dan penerimaan. Pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yakni untuk menjaga defisit berada di rentang 2,45% hingga 2,8% terhadap PDB.
“Kita akan terus berkonsultasi [dengan presiden terpilih] dan tentu saja dari sisi politik akan terus berproses, sedangkan dari sisi ekonomi dan terutama dari sisi penyusunan anggaran kita harus menyiapkan sesuai dengan siklus anggaran yang diatur oleh undang-undang,” jelasnya.
Pernyataan Sri Mulyani dihadapan audiens Fitch on Indonesia merupakan titah yang telah disampaikan sebelumnya oleh Presiden Jokowi.
Jokowi meminta Sri Mulyani membangun komunikasi dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam APBN 2025. Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan arahan ini semata-mata agar pergantian kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo berjalan dengan baik.
“Sejauh ini yang kami tahu Presiden Jokowi sudah memerintahkan dan menugaskan Ibu Sri Mulyani untuk terus membangun komunikasi dengan presiden terpilih, dengan timnya, sehingga bisa lebih komprehensif, smooth transisinya,” ungkapnya di kawasan Cikini, Rabu (8/5/2024).
Program Makan Siang Gratis di RKP 2025
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan telah memasukkan program makan siang gratis dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang akan dijalankan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa program tersebut wajar bila masuk RKP 2025 karena RKP akan mengakomodasi program presiden terpilih.
“Asta citanya presiden terpilih dalam hal ini Prabowo, tentu dimasukkan diintegrasikan dengan RKP 2025. Kenapa? Karena memang beliau yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan pada tahun yang akan datang,” tuturnya usai Musrenbangnas 2024 di JCC, Senayan. Senin (6/5/2024).
Suharso juga mengungkapkan pihaknya telah melakukan kajian terhadap makan siang gratis, yang merupakan satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
Meski demikian, Suharso mengaku tidak dapat mengungkapkan secara detail kajian yang telah dilakukan. Sejauh yang dirinya dapat sampaikan, kajian meliputi target penerima, frekuensi penyaluran makan siang gratis, standar gizi yang diberikan, serta ketersediaan pangan lokal di masing-masing daerah.
“Saya tidak bisa menjawab, tapi semua program-program yang dimasukkan dalam sana, tentu ditimbang dengan RKP berdasarkan UU. Semampu fiskal kita bisa mengakomodasi, kita lakukan, karena bukan hanya ada satu program prioritas dari presiden terpilih,” lanjutnya.
Pasalnya, estimasi kebutuhan anggaran untuk mengimplementasikan makan siang dan susu gratis di seluruh Indonesia mencapai lebih dari Rp400 triliun.
Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh anak dari ujung Aceh sampai Merauke harus mendapatkan makan siang gratis. Dirinya telah berjanji saat kampanye Pemilu 2024 kemarin agar anak Indonesia memiliki gizi yang sehat melalui makan siang gratis, tanpa terkecuali.
"Kalau saya katakan bahwa kita harus kasih makan untuk semua anak-anak, berarti itu seluruh anak tanpa terkecuali," tuturnya di Jakarta, Jumat (10/5/2024).
Prabowo mengakui bahwa dirinya sempat kalah suara di wilayah Aceh dan Sumatra Barat. Namun, dia memastikan tidak akan pilah-pilih dalam menjalan program makan siang gratis ke seluruh anak Indonesia.
"Kita akan buktikan bahwa anak-anak Aceh, Sumbar, tidak akan ketinggalan," katanya.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Janji kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap ekonomi, salah satunya mampu tumbuh 7% hingga 8% dalam kepemimpinannya. Padahal angka tersebut tak pernah tercapai selama satu dekade terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi.
Prabowo mengungkapkan target ekonomi di depan investor yang hadir di agenda Qatar Economic Forum 2024. Menurutnya, Indonesia harus lebih berani mengambil tambahan utang.
Dia mengklaim bahwa targetnya untuk meningkatkan pertumbuhan di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini menjadi 8% per tahun akan menjadi mudah.
Ketika ditanya apakah ada ruang fiskal untuk program-programnya dalam batas legal negara untuk defisit anggaran tahunan sebesar 3% dari PDB, Prabowo mengatakan bahwa angka tersebut “sewenang-wenang”, tetapi dia tidak memiliki rencana untuk mengubah peraturan tersebut.
“Saya pikir kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Jadi sekarang saya pikir ini saatnya untuk lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya dilansir dari Reuters, Kamis (16/5/2024).
Bahkan beberapa tahun terakhir, pertumbuhan Indonesia tertahan di level 5%. Terakhir pada kuartal I/2024, ekonomi tumbuh 5,11% (year-on-year/yoy).
Fitch Ratings mewaspadai potensi pelebaran defisit APBN hingga mendekati level 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tahun ini dan tahun depan.
Head of Asia-Pacific Sovereigns Fitch Thomas Rookmaaker menyampaikan bahwa pelebaran defisit ini menjadi suatu langkah yang besar oleh pemerintah karena defisit APBN 2023 berada di angka 1,65% dari PDB. Terlebih, pemerintah baru tampaknya akan melakukan belanja besar-besaran melalui program populisnya.
“Kami yakin pemerintah berikutnya akan mencoba membelanjakan lebih banyak. Jadi, ada sejumlah janji kampanye yang juga berarti pengeluaran yang lebih tinggi termasuk program makan [siang gratis],” ujarnya di Mandarin Oriental, Rabu (15/5/2024).
Meski demikian, Thomas bersama lembaganya meyakini pemerintah akan mampu menjaga defisit sesuai ketentuan di bawah 3%. Pasalnya, Thomas menuturkan peringkat kredit Indonesia terancam bila defisit melampaui 3% karena mendorong kenaikan rasio utang terhadap PDB.
Per Maret 2024, Fitch mempertahankan peringkat utang atau rating credit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stabil.
Pada periode tersebut pula, utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.262,10 triliun atau setara dengan 38,79% terhadap PDB Indonesia dan menjadi yang tertinggi sepanjang masa.
Ekonom PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjojo menilai Prabowo dapat mengambil langkah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, dengan mendorong belanja lebih banyak.
Menurutnya, dengan konsekuensi defisit yang melebar pun, bukan menjadi suatu masalah untuk membiayai program-program Prabowo dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan simulasinya, dengan pertumbuhan pendapatan yang moderat dan pengeluaran yang meningkat, pemerintah setidaknya perlu memperlebar defisit fiskal hingga 5% untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan sosial.
Jauh lebih lebar dari target tahun ini di angka 2,29% hingga 2,8%. Namun, lebih rendah dari defisit APBN 2020 yang melonjak hingga mencapai 6,14% akibat pandemi Covid-19.
Enrico menyampaikan Prabowo dalam posisinya sebagai presiden dapat merancang strategi dalam belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dalam beberapa tahun pertama, jangan ragu untuk tancap gas. Habiskan [sesuai target defisit]. Artinya dalam 5 tahun, untuk 1 atau 2 tahun pertama jalankan saja,” tuturnya dalam diskusi Fitch on Indonesia di Mandarin Oriental, Rabu (15/5/2024).
Sementara untuk tiga tahun berikutnya, pemerintah perlu mengencangkan kebijakan terkait defisit. Menjadi masalah apabila defisit tidak terkendali karena menyebabkan dampak terhadap rasio utang.
Ekonom senior tersebut pun melihat kondisi pada pandemi Covid-19 yang menyebabkan defisit menembus 6% pun tak membuat rasio utang terhadap PDB mendekati batas atas 60%. Namun, konsekuensi bila tidak melakukan belanja yang ekspansif, untuk pertumbuhan 6% pun sulit tercapai.
“Tanpa kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, sangat sulit untuk mencapai pertumbuhan 6%,” jelasnya.
Fokus pada Pendapatan
Pada pertemuan yang sama, Head of Asia-Pacific Sovereigns Fitch, Thomas Rookmaaker meyakini Indonesia dapat menjaga defisit tetap di bawah 3%, setidaknya sampai 2025.
Untuk mengimbangi defisit yang lebar, Thomas melihat pemerintah Indonesia dapat mendorong penerimaan negara yang lebih tinggi untuk menghindari utang lebih banyak.
Satu hal yang pasti, lanjut Thomas, penerimaan negara tidak dapat dikerek dalam waktu yang singkat.
“Misalnya, apa yang dilakukan pemerintah dengan cukup berani selama masa-masa sulit adalah menaikkan tarif PPN. Jadi itu adalah sinyal yang cukup kuat bahwa mereka ingin meningkatkan rasio pendapatan. Tapi ya, hal ini akan menjadi proses yang bertahap,” katanya.
Sebagaimana pemerintah yang akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 sebesar 1% menjadi 12%. Hal tersebut dilakukan demi mengerek penerimaan negara.
Pada tahun ini, pemerintah telah memutuskan untuk melebarkan target defisit dari 2,29% menjadi maksimal 2,8% terhadap PDB. Terkereknya defisit ini karena pemerintah harus mengeluarkan belanja yang cukup besar pada paruh pertama 2024.
Sementara salah satu cara pemerintah menambah penerimaan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu PPN naik sebesar 1% menjadi 12% mulai 2025.
Kementerian Keuangan juga sudah memiliki target terkait penerimaan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) serta cukai plastik dalam APBN tahun ini, total senilai Rp10,7 triliun. Faktanya, hingga Mei, tak kunjung ada kabar terkait implementasinya.
