Bisnis.com, JAKARTA - Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) masih perlu menaikkan nilai tawarnya agar dapat memikat para investor untuk berinvestasi di sektor ini. Merujuk pada data yang diterbitkan IHS Markit, Indonesia Investor Attractiveness di sektor hulu migas berada di posisi 9 dari 14 negara Asia Pasifik. Bahkan di regional Asean, Indonesia hanya unggul dari Vietnam dan Myanmar. Secara keseluruhan, attractiveness rating hulu migas Indonesia berada di angka 5,30.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, lifting minyak Indonesia telah mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2015. Pada tahun tersebut, realisasi lifting minyak tercatat 779 ribu barel per hari (bopd). Meskipun sempat naik menjadi 829 ribu bopd pada 2016, angka ini terus menurun hingga mencapai 605,4 ribu bopd pada tahun 2023. Tren serupa juga terlihat pada lifting gas, yang turun dari 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd) pada 2015 menjadi 960 ribu boepd pada 2023.
Penurunan lifting ini membuat Indonesia mulai melakukan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak sejak 2008 hingga sekarang. Impor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak di dalam negeri yang menurut data dari CEIC data jumlahnya mencapai 1,6 juta barel per hari pada 2023.
Data dari SKK Migas menyebutkan, realisasi investasi hulu migas sepanjang semester I/2024 mencapai US$5,6 miliar. Adapun, target realisasi investasi hulu migas hingga akhir tahun ini ditetapkan senilai US$17,7 miliar.
Selain sumur migas yang telah berusia lebih dari 25 tahun sehingga memerlukan tambahan investasi, beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengajukan peralihan dari skema gross split ke skema cost recovery. Beberapa KKKS dengan skema gross split memiliki kesulitan produksi karena sumur migas yang tidak ekonomis.
Selain itu, rasio antara cadangan migas baru yang didapatkan dengan cadangan migas yang diproduksikan atau Reserves Replacement Ratio (RRR) pada 2023 mencapai 123,5%. RRR dengan angka mencapai 100% berarti cadangan baru yang ditemukan lebih besar dibandingkan dengan cadangan yang diproduksi pada tahun berjalan. Namun, nyatanya, penemuan cadangan tersebut bukan berarti juga dapat langsung dengan mudah berproduksi.
Salah satu kendala yang dihadapi adalah permasalahan lahan eksplorasi dan eksploitasi. Tak sedikit lahan cadangan itu berimpitan dengan peruntukan lain, seperti lahan pertanian. Bahkan, SKK Migas pernah mengundang Kementerian Pertanian dalam Rapat kerja Pertanahan dan Kehutanan 2023 di Surabaya.
Dalam rapat koordinasi itu, Kementerian Pertanian berharap rapat koordinasi itu dapat menciptakan sinergi yang baik antara SKK Migas-Kontraktor KKS selaku pelaku industri hulu migas dengan Kementerian Pertanian sebagai regulator di sektor pertanian, sehingga kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan sektor pertanian tidak kehilangan area produksinya.
Dalam rapat tersebut, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko menyampaikan komitmen SKK Migas dan KKKS untuk menjalankan kegiatan operasi hulu migas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu ada terobosan dalam proses alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Alih fungsi LP2B termasuk di sektor migas berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 81 Tahun 2013. Dalam Permentan tersebut disebutkan, lahan LP2B yang mengalami alih fungsi harus diganti dengan luasan minimal 3 kali dari luas lahan yang dialihfungsikan termasuk membangun fasilitasnya. Penggantian lahan dilakukan dengan menggunakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Pattimura Ambon Izaac Tony Matitaputty mengatakan bahwa penciptaan ketahanan energi dan pangan harus berjalan beriringan. Ketika terjadi tumpang tindih lahan, solusi yang saling menguntungkan harus diupayakan untuk menghindari tumpang tindih penggunaan lahan yang merugikan salah satu pihak. "Di satu sisi bisa menjaga ketahanan energi, tapi ketahanan pangan juga jangan sampai terganggu," tegasnya.
Matitaputty mengusulkan pemberian lahan pengganti bagi masyarakat yang lahannya dialihfungsikan. Namun, mengingat keterbatasan lahan, terutama di Pulau Jawa, dia menyarankan penerapan program intensifikasi pertanian di lahan pengganti tersebut. Dia meyakini bahwa dengan pendekatan ini, produksi pangan tidak hanya dapat dipertahankan tetapi bahkan berpotensi untuk ditingkatkan.
"Kalau memang di lokasi pengganti memungkinkan diterapkan intensifikasi pertanian, maka bisa dilakukan untuk mempertahankan ketahanan pangan. Teknologi pertanian yang canggih kan sudah banyak," jelasnya.
Tantangan ke depan adalah bagaimana mengimplementasikan gagasan-gagasan ini ke dalam kebijakan konkret yang dapat dijalankan di lapangan. Diperlukan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian, SKK Migas, pemerintah daerah, dan tentunya masyarakat petani sendiri, untuk mewujudkan keseimbangan yang diharapkan antara ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional.
Salah satu upaya untuk menemukan solusi ini adalah melalui Focus Group Discussion yang digelar Bisnis Indonesia bertema “Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Nasional”. Dalam acara yang akan digelar di Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada Senin (22/9/2024), narasumber yang ahli di sektor ini siap hadir membahas topik-topik penting mengenai upaya untuk mengakselerasi investasi di sektor hulu migas.
Mereka adalah Plt. Direktur Jenderal Minyak & Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Komite Pengawas SKK Migas & Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokito, dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.
Harapannya, FGD ini dapat menghasilkan kesepakatan untuk mewujudkan ketahanan energi yang berjalan beriringan dengan ketahanan pangan sehingga terwujud ketahanan nasional.
