Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengkritik kebijakan Undang-undangan Antideforestasi Uni Eropa atau EUDR dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Kanselir sekaligus Menteri Perekonomian dan Aksi Iklim Jerman, Robert Habeck di Berlin, Senin (6/5/2024).
Jerry mengatakan, implementasi EUDR secara nyata akan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan strategis Indonesia seperti kakao, kopi, karet, kayu hingga kelapa sawit.
Menurutnya, penolakan EUDR yang disuarakan Indonesia juga mendapat dukungan dari berbagai negara lainnya. Salah satunya Amerika Serikat. Bahkan, Jerry menyebut, dalam pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH), sebanyak 20 dari 27 negara termasuk Jerman juga menyerukan agar implementasi EUDR ditunda.
"Dalam hal kebijakan lingkungan dan keberlanjutan, Indonesia mengedepankan keadilan," ujar Jerry dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (8/5/2024).
Adapun sebelumnya dalam Ad Hoc Joint Task Force yang terdiri atas pihak Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa sudah melakukan pertamuan kedua di Putrajaya, Malaysia untuk membahas tentang keberatan terhadap ketentuan EUDR.
Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen minyak sawit utama di dunia, meminta Uni Eropa untuk menunda implementasi kebijakan tersebut hingga 2026 dari sebelumnya dijadwalkan berlaku pada Januari 2025.
Baca Juga
Selanjutnya, dalam pertemuan bilateral dengan Jerman tersebut, Jerry juga membahas ihwal penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).
Dia menegaskan bahwa Indonesia meminta Uni Eropa agar mengadopsi pendekatan pragmatis dan fleksibel untuk mencapai solusi yang disepakati bersama. Adapun Indonesia, kata Jerry, menargetkan penyelesaian IEU CEPA tahun ini.
"Kami berharap IEU CEPA selesai dengan semangat yang ditunjukkan Kanselir JermanOlaf Scholz saat menyambut Presiden RI Joko Widodo di sela-sela perhelatan Hannover Messe 2023 silam," ucap Jerry.
Selain itu, Jerry menambahkan, bahwa Indonesia siap menjalin kerja sama dengan Jerman dan anggota OECD lainnya untuk menjalankan program kerja OECD-Indonesia 2022-2025. Dia menuturkan, Indonesia memintak dukungan keberlanjutan dari Jerman seperti peta jalan aksesi, tinjauan teknis dan kegiatan lainnyya untuk memenuhi persyaratan aksesi.
"Termasuk semua dukungan sumber daya yang diperlukan," sebutnya.
