HET beras SPHP ditetapkan berdasarkan zona. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, HET beras SPHP dipatok sebesar Rp12.500 per kilogram. Jumlah tersebut naik Rp1.600 per kilogram dari HET sebelumnya yang dipatok sebesar Rp10.900 per kilogram.
Selanjutnya, untuk wilayah Sumatra kecuali Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, HET beras SPHP dibanderol menjadi Rp13.100 per kilogram. Sebelumnya, HET beras SPHP untuk wilayah ini dipatok di level Rp11.500 per kilogram.
Terakhir, untuk wilayah Maluku dan Papua, pihaknya menetapkan HET beras Bulog di level Rp13.500 per kilogram. Angka tersebut naik Rp1.700 per kilogram dari HET sebelumnya yang dipatok Rp11.800 per kilogram.
Keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian HET beras Bulog dinilai sangat diperlukan. Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori menyampaikan, terdapat dua hal mengapa penyesuaian HET beras Bulog sangat diperlukan. Pertama, agar disparitas harga beras SPHP dengan beras medium dan premium di pasar tidak terlalu jauh.
“Kalau terlalu jauh, beras SPHP akan jadi buruan utama banyak warga karena selisihnya harganya amat besar,” kata Khudori kepada Bisnis, Minggu (5/4/2024).
Kedua, agar selisih harga yang dibayar pemerintah ke Bulog menurun atau tetap pada level yang sama sebelum ada penyesuaian harga SPHP, HPP, dan HET.
Baca Juga
Dampak ke Daya Beli
Keputusan Bapanas mengerek HET beras Bulog dikhawatirkan berdampak negatif terhadap konsumen hingga menaikkan laju inflasi.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyampaikan, naiknya HET beras Bulog dapat menggerus pendapatan konsumen, bahkan memukul daya beli masyarakat.
Kenaikan tersebut juga dinilai berpotensi menaikkan laju inflasi. Apalagi jika kenaikan HET tidak diikuti dengan meningkatnya keuntungan petani.
“Jadi siapa yang diuntungkan dengan kenaikan HET? Di satu sisi merugikan konsumen, di sisi lain tidak menguntungkan petani,” kata Tulus Abadi kepada Bisnis, Minggu (5/5/2024).
Alih-alih mengerek HET beras Bulog, dia meminta pemerintah untuk memperbaiki rantai distribusi dari hulu ke hilir. Dengan begitu, harga beras di tingkat konsumen dapat stabil dan pemerintah tidak perlu menaikkan HET.
