Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menantikan proposal Pertamina EP tentang pengembalian sebagian Blok minyak ke Pemerintah Provinsi Aceh.
Sejumlah aset perusahaan pelat merah yang dikembalikan ke pemerintah daerah itu di antaranya Lapangan Rantau, Perlak, Kuala Simpang Barat dan Kuala Simpang Timur. Nantinya, pengelolaan lapangan bakal dilakukan lebih lanjut oleh PHE Aceh Darussalam selaku afiliasi Pertamina EP.
“Mekanismenya tetap curve-out dan selanjutnya akan dijalani selama masa sisa kontrak production sharing contract (PSC) sampai 2035 oleh PHE Aceh Darussalam,” kata Kepala BPMA, Teuku Mohamad Faisal, kepada Bisnis, Senin (22/4/2024).
Secara paralel, kata Faisal, lembagannya turut menunggu persetujuan term and condition (T&C) dari Pemerintah Provinsi Aceh untuk pengajuan pengembalian sejumlah aset itu ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk penetapannya.
Ketentuan pengembalian aset itu sebagai tindaklanjut dari surat yang diteken Arifin perihal Pengalihan Pengelolaan Sebagian WK Pertamina EP di wilayah Aceh kepada BPMA.
Surat yang diteken Arifin pada 26 Mei 2023 itu memberikan persetujuan untuk mengalihkan pengelolaan area tertentu dari WK Pertamina EP yang berlokasi di wilayah Aceh melalui mekanisme carved out.
Baca Juga
Dengan demikian, kata Faisal, Pertamina EP dapat lebih fokus untuk mengembangkan aset-aset mereka lainnya yang membentang dari Aceh hingga Papua saat ini.
“Pertamina EP dapat bekerja lebih fokus karena ditangani secara khusus oleh afiliasinya yaitu PHE Aceh Darussalam,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah meminta agar potensi sumur-sumur migas yang tidak bisa dioptimalkan PT Pertamina (Persero) untuk diserahkan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) swasta, domestik dan luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti konsesi yang saat ini dipegang perusahaan migas pelat merah yang terlalu luas, sedangkan lifting migas terus mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya.
Keputusan itu merupakan hasil arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah rapat terbatas (Ratas) ihwal industri hulu migas beberapa waktu lalu.
“Kemarin dalam ratas Presiden sudah memberi arahan agar peluang-peluang sumur yang tidak bisa dioptimalkan oleh Pertamina itu agar dibuka untuk umum untuk segera kita melakukan eksplorasi dalam rangka menaikkan produksi,” kata Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, saat memberi sambutan dalam the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG) di Nusa Dua, Rabu (20/9/2023).
Bahlil mengatakan, tren lifting migas belakangan terus mengalami penyusutan di tengah penguasaan mayoritas Pertamina pada sisi hulu migas nasional. Situasi itu, kata dia, mesti diantisipasi lewat penyertaan lebih aktif KKKS swasta pada lapangan-lapangan lain di luar aset Pertamina saat ini.
“Pertamina konkret saja mana yang bisa kalian lakukan, mana yang tidak jangan semua sumur dibikinin semua, tapi produksinya tidak naik-naik, karena kita impor terus, ada ribuan sumur sekarang Pertamina menguasai 3.000 sumur lebih. Pemerintah itu berpihak pada BUMN, tapi produktivitasnya juga penting,” ujarnya.
