Bisnis.com, JAKARTA - Klarifikasi yang diberikan pemerintah Brunei soal rencana megaproyek Kereta Cepat Malaysia-IKN sebenarnya bisa menjadi angin segar bagi Indonesia.
Sebagaimana diketahui, belakangan viral tentang rencana pembangunan megaproyek Kereta Cepat yang akan menghubungkan 3 negara yakni Brunei, Malaysia dan Indonesia (IKN).
Jika Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki nama Whoosh, maka Kereta Cepat Brunei-IKN akan diberi nama Trans Borneo.
Dilansir dai Nikkei Asia, Trans Borneo disebut akan membentang sejauh 1.620 kilometer melewati tiga negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan.
Berdasarkan pengumuman Brunergy Utama yang dikutip Nikkei Asia, tahap pertama proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak, Ibu Kota Kalimantan Barat, Kuching, Kinabalu, hingga distrik Tutong, Brunei.
Sementara itu, tahap kedua Trans Borneo akan melintasi daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.
Baca Juga
"Ke depannya, kereta cepat ini juga akan terhubung dengan ibu kota baru Indonesia, Nusantara," demikian kutipan pengumuman tersebut dilansir dari Nikkei Asia.
Proyek kereta cepat lintas negara ini disebut akan menelan dana sekitar US$70 miliar atau setara Rp1.117 triliun jika terealisasi.
Rencananya, proyek ini akan memiliki empat terminal yang berfungsi sebagai hub dan total 24 stasiun.
Respons pemerintah Brunei
Mengacu pada viralnya rencana pembangunan megaproyek ini, pemerintah Brunei angkat bicara.
Melalui laman resmi Kementerian Perhubungan dan Infokomunikasi Brunei Darussalam yang diterbitkan pada 4 April 2024 kemarin, pemerintah merespons berita tersebut.
Namun jika dicermati, tampak masih ada peluang jika kereta cepat yang menghubungkan 3 negara itu benar-benar akan dibangun cepat atau lambat.
Sebab, Kementerian Perhubungan dan Infokomunikasi Brunei Darussalam dalam keterangannya tidak sekalipun mengatakan tidak mungkin.
Pemerintah Brunei hanya menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menawarkan atau bahkan menunjuk perusahaan lokal atau asing untuk menangani proyek tersebut.
Itu artinya, peluang pembangunan tetap ada dengan skema yang berbeda.
Sementara pada penjelasan kedua, pemerintah Brunei menulis bahwa belum ada perbincangan resmi tentang rencana tersebut. Kata "belum" mengindikasikan "ada kemungkinan di masa depan".
