Bisnis, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta masyarakat menjalani mudik Lebaran Idulfitri 2024 lebih awal. Apa alasannya?
Berita tentang imbauan pemerintah untuk mudik lebih awal pada Lebaran tahun ini menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Sabtu (30/3/2024). Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id
Berikut ini highlight Top 5 News Bisnisindonesia.id hari ini:
Peningkatan jumlah pemudik pada tahun ini mendorong pemerintah menyiasati sejumlah langkah untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Negara aktif mengimbau masyarakat merencanakan mudik lebih awal.
Presiden Joko Widodo termasuk di antaranya. Kepala Negara menekankan bahwa pada tahun ini diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pemudik dengan total sekitar 193,6 juta orang atau meningkat 56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali, kenaikannya 56 persen dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik tahun ini kurang lebih, ini dari survei. Oleh sebab itu, saya mengimbau, mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal," ucapnya di Jakarta, pada Kamis (28/3/2024).
Mengingat besarnya jumlah pemudik tersebut, Presiden itu mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan mudik.
Imbauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa tradisi mudik yang menjadi bagian penting dari budaya Indonesia dapat berlangsung dengan baik dan tanpa hambatan signifikan.
2. Bisa Jadi Lokasi Pabrik BYD, Begini Prospek Surya Semesta (SSIA) dan Deltamas (DMAS)
Seiring dengan rencana BYD membangun pabrik di Tanah Air, Surya Semesta (SSIA) dan Deltamas (DMAS) mematok target yang berbeda. SSIA menargetkan penjualan lahan kawasan industri 65 hektare (Ha), sementara DMAS menargetkan marketing sales sebesar Rp1,8 triliun.
Kawasan industri milik SSIA dan DMAS sebelumnya santer dikabarkan menjadi dua dari empat calon lokasi pabrik BYD di Tanah Air. BYD disebut membutuhkan lahan seluas sekitar 108 Ha untuk pabrik dan industri komponen yang bakal diborong ke dalam negeri.
PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) memasang target penjualan lahan kawasan industri seluas 65 Ha pada 2024. Jumlah itu naik 217% dibandingkan dengan capaian tahun 2023.
Vice President of Investor Relations Surya Semesta Internusa, Erlin Budiman, menyampaikan bahwa target itu berasal dari penjualan 20 Ha di Suryacipta Karawang dan Subang Smartpolitan seluas 45 Ha.
“Melihat pipeline yang ada kami cukup optimistis. Karawang saat ini ada sekitar 100 Ha lahan, sedangkan Subang sekitar 400 Ha," tutur Erlin kepada Bisnis.
3. Keangkuhan Bos Kripto FTX yang Berujung Dibui Selama 25 Tahun
Pendiri bursa kripto FTX, Sam Bankman-Fried akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun di Pengadilan Distrik di Manhattan pada Kamis (28/3/2024) setelah terbukti menjadi otak dari kasus fraud yang berhasil menjatuhkan industri kripto dunia.
Keputusan Hakim Lewis A. Kaplan masih lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 40-50 tahun. Pengadilan federal juga akan menyita aset Bankman senilai US$11 miliar, setelah kehilangan kekayaan US$16 miliar (Rp248 triliun) setelah kasus krisis likuiditas mencuat dan kegagalan rencana akuisisi oleh Binance.
Bankman (32) didakwa atas konspirasi untuk menyedot US$10 miliar pelanggan FTX untuk mendanai politik, membeli properti mewah, dan pengeluaran lainnya.
Hakim Kaplan mengatakan Bankman adalah salah satu kontributor terbesar bagi kandidat dan gerakan Partai Demokrat sebelum pemilu paruh waktu AS 2022. Kaplan menunjukkan bukti persidangan bahwa Bankman-Fried juga menyumbang ke Partai Republik melalui donor "jerami" untuk menyembunyikan keterlibatannya.
4. Efek Domino Runtuhnya Jembatan Baltimore Ciptakan Masalah Rantai Pasok
Aktivitas pengapalan sejumlah komoditas seperti batu bara hingga otomotif terpaksa tersendat dan klaim asuransi melonjak setelah ambruknya jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Amerika Serikat.
Data pelacakan kapal dari LSEG menunjukkan sebuah kapal kontainer berbendera Singapura, Dali, berada di lokasi di sepanjang Key Bridge pada Selasa (26/3/2024) di mana kecelakaan itu terjadi. Pemilik kapal yang terdaftar adalah Grace Ocean Pte Ltd dan manajernya adalah Synergy Marine Group.
Synergy Marine Corp mengatakan bahwa kapal kontainer berbendera Singapura "Dali" bertabrakan dengan salah satu pilar jembatan dan bahwa semua awak kapalnya, termasuk dua pilotnya telah diperiksa dan tidak ada laporan mengenai cedera.
Sayangnya, kecelakaan ini tidak luput dari korban jiwa sebanyak enam orang yang terdiri dari para pekerja yang sedang melakukan perbaikan di atas jembatan ketika tabrakan terjadi. Sebanyak dua korban telah ditemukan pada Kamis, dan sisanya masih dalam proses pencarian.
Jembatan yang runtuh itu kini menghalangi jalan masuk ke Pelabuhan Baltimore, salah satu pelabuhan tersibuk di AS. Gangguan terhadap lalu lintas pelabuhan akan berlanjut selama berbulan-bulan, menimbulkan kekhawatiran terhadap rantai pasok perdagangan global.
5. Mengamankan Produksi Migas Nasional untuk Kebutuhan Dalam Negeri
Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus berupaya meningkatkan komersialisasi minyak dan gas bumi nasional, terutama untuk sektor kelistrikan dan petrokimia sebagai penyerap gas bumi terbesar di Indonesia.
Terlebih, dengan adanya temuan raksasa gas bumi beberapa waktu lalu, SKK Migas memastikan produksi migas tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Khusus untuk minyak, pemerintah telah mewajibkan para produsen minyak untuk menawarkan terlebih dulu hasil produksi minyaknya kepada PT Pertamina (Persero).
Rayendra Sidik, Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, mengungkapkan bahwa dalam Permen ESDM 18/2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri menetapkan bahwa para produsen wajib menawarkan terlebih dulu kepada Pertamina atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak di dalam negeri.
“Jadi wajib minyak-minyak itu ditawarkan ke Pertamina, jika memang tidak bisa karena satu dan lain hal seperti kesepakatan harga atau teknis, yakni kilangnya tidak bisa menerima, baru minyak diekspor,” kata Rayendra dalam diskusi media SKK Migas bertema Proses Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi, di Jakarta, Kamis (28/3/2024).
