Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp22,5 triliun atau melesat 135,1% dari periode yang sama tahun lalu.
Padahal, tahun sebelumnya anggaran bansos yang terealisasi pada periode tersebut hanya Rp9,6 triliun.
“Utamanya, belanja dipengaruhi oleh penyaluran Program Keluarga Harapan [PKH] bagi tahap I pada Januari dan penyaluran program kartu sembako pada Februari,” paparnya di depan anggota Komisi XI DPR, Selasa (19/3/2024).
Pemanfaatan anggaran bansos terbesar berada di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk penyaluran PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM senilai Rp12,8 triliun.
Penyaluran bansos juga dilakukan melalui Kementerian Kesehatan senilai Rp7,7 triliun, yaitu berupa bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,7 juta peserta.
Selain itu, negara juga menyalurkan bantuan sosial bagi siswa dan mahasiswa senilai Rp0,9 miliar melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan melalui Kementerian Agama senilai Rp1,1 triliun.
Baca Juga
Terakhir, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp0,8 miliar untuk tanggap darurat bencana.
Secara umum, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisir senilai Rp239,6 triliun, termasuk di dalamnya belanja bansos. Angka ini naik 31,2% dari periode yang sama tahun lalu.
“Ini karena faktor pemilu dan pembagian bansos beras Januari Februari yang lalu,” katanya.
