Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI mengimbau pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan demi menyelamatkan industi transportasi daerah.
Organisasi juga menagih janji Pemprov terkait penggunaan Bajaj sebagai moda transportasi wisata di Jakarta.
Ketua DPP Organda DKI Shafruhan Sinungan menuturkan, pemerintah provinsi DKI Jakarta harus mencermati penegakkan hukum angkutan berbasis aplikasi (on line) serta angkutan tidak berizin dan mempercepat revitalisasi bus sedang untuk masuk jalur Transjakarta.
Selain itu, Pemprov DKI juga perlu mengakselerasi layanan Jak Lingko yang dinilai belum maksimal. Dia mengatakan, layanan Jak Lingko saat ini baru terealusasi 50% dari target pemerintah.
"Kami juga meminta adanya pengemudi profesional berbasis keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang yang dilakukan dengan memberikan sertifikasi secara gratis. Tidak kalah penting soal peran PT Transjakarta menjalankan fungsi operator, tidak agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan Dinas Perhubungan," kata Shafruhan dalam keterangan resminya, Senin (26/2/2024).
Adapun, dia juga menyoroti beberapa moda angkutan perlu mendapat perhatian khusus dari Pemprov DKI karena kondisi yang memprihatinkan. Salah satu jenis moda tersebut adalah Angkutan Lingkungan (Bajaj) dan angkutan bus sedang.
Baca Juga
Shafruhan menilai, saat ini kondisi angkutan umum di Provinsi DKI Jakarta dan sekitar Jabodetabek tersebut kesulitan untuk melaksanakan operasionalnya.
"Hal ini terutama merupakan dampak awal dari pandemi Covid-19. Ada yang mati suri, ada juga yang mati benar," jelasnya.
Terkait angkutan lingkungan (Bajaj) yang saat ini mengalami penurunan luar biasa, Shafruhan menilai hal ini disebabkan oleh persaingan antarmoda transportasi.
Dia pun menagih janji Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang berencana menjandikan bajaj sebagai alat transportasi wisata.
“Saya berharap untuk di uji coba dikawasan wisata Kota Tua, selain ramah lingkungan tarif terjangkau dan dapat mengairahkan kembali industri angkutan lingkungan seperti Bajaj," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang diwakili Syaripudin mengatakan, sebagai mitra, Organda harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi penumpang angkutan umum.
"Saya yakin tidak ada pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, bila ada penindakan petugas dilapangan, semua demi keselamatan pengusaha dan pengguna jasa angkutan umum," ujarnya.
