Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan menyampaikan sejumlah data penting terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, Kamis (22/2/2024) pukul 15.30 WIB.
Tak hanya sendiri, Sri Mulyani juga akan memaparkan kinerja APBN edisi Februari 2024 didampingi para jajaran eselon I dan kementerian tersebut.
Sri Mulyani setidaknya akan melaporkan realisasi penerimaan dan belanja negara sepanjang bulan pertama 2024, termasuk belanja bantuan sosial atau bansos dari pemerintah yang dianggarkan senilai Rp496 triliun untuk tahun ini.
Dalam APBN 2024, Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp857,6 triliun.
Sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp2.802,3 triliun, yang mana kontributor pendapatan negara utamanya berasal dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan mencapai Rp2.309,9 triliun atau tumbuh 9,0% dari outlook 2023.
Baca Juga
Untuk mencapai target perpanakan tersebut, pemerintah akan melakukan optimalisasi Penerimaan Perpajakan sejalan dengan proyeksi ekonomi, efektivitas implementasi UU HPP, dan Peningkatan Kepatuhan Dan Integrasi Teknologi.
Sebagai informasi, pada 2023 pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.774,3 triliun, atau mencapai 112,6% dari target APBN Rp2.463,0 triliun dan 105,2% dari target Perpres No. 75/2023 sebesar Rp2.637,2 triliun.
Belanja negara pada periode tersebut terealisasi sebesar Rp3.121,9 triliun. Belanja negara pada 2023 tercatat mencapai target, yaitu sebesar 102% dari APBN Rp3.061,2 triliun dan 100,2% dari target Perpres No. 75/2023 sebesar Rp3.117,2 triliun.
Adapun, APBN membukukan defisit sejumlah Rp347,6 triliun pada akhir 2023 atau setara dengan 1,65% terhadap produk domestik bruto (PDB).
