Bisnis.com, JAKARTA – Asian Development Bank (ADB) kembali menyetujui pinjaman sebesar US$419,6 juta atau sekitar Rp6,6 triliun untuk Indonesia.
Pinjaman tersebut ditujukan untuk proyek sanitasi inklusif di seluruh kota (citywide inclusive sanitation project) untuk membantu Indonesia memperluas akses terhadap layanan sanitasi yang tahan terhadap perubahan iklim, memadai, dan dikelola dengan aman di kota Mataram, Pontianak, dan Semarang.
Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menyampaikan bahwa proyek ini merupakan salah satu proyek sanitasi inklusif terbesar di Indonesia yang didukung oleh ADB hingga saat ini.
Proyek ini pun kata dia selaras dengan inisiatif komprehensif kami untuk mengatasi perubahan iklim.
"ADB senang dapat terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memperluas akses terhadap layanan sanitasi yang lebih baik, yang merupakan kunci bagi penduduk yang sehat dan produktif,” katanya melalui keterangan resmi, Rabu (31/1/2024).
Tominaga menjelaskan, proyek sanitasi ini bertujuan memperkuat sistem sanitasi bagi sekitar 2,5 juta orang di tiga kota tersebut.
Baca Juga
Proyek ini pun dirancang berdasarkan prinsip sanitasi inklusif di seluruh kota, yang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang ditangani secara tepat dengan mengintegrasikan sistem saluran air limbah dan non-saluran air limbah.
Tominaga melanjutkan, proyek ini akan meningkatkan dan memperluas sistem sanitasi yang ada dengan membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kapasitas harian gabungan sebesar 57.000 meter kubik dan sekitar 200 kilometer jaringan saluran pembuangan.
Langkah-langkah desain untuk memastikan ketahanan terhadap iklim dan bencana telah dimasukkan, seperti membangun struktur yang ditinggikan untuk melindungi IPAL dari banjir di masa depan, menerapkan sistem drainase di lokasi IPAL untuk mengelola volume air hujan, dan memasang pemecah ombak untuk memitigasi dampak air pasang dan banjir.
Selain itu, imbuhnya, proyek ini akan memusatkan upaya untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan lumpur tinja, memperkuat kerangka kerja peraturan, dan meningkatkan efisiensi operasional operator layanan sanitasi di berbagai bidang seperti tata kelola, digitalisasi, dan manajemen aset.
