Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah termasuk di dalamnya belanja untuk beragam bantuan sosial (bansos).
Sri Mulyani menjelaskan bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pangan, hingga bantuan langsung tunai (BLT) sudah masuk dalam APBN.
“Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi progam. Karena ini dalam kontestasi politik, ini [bansos] dipresentasikan dalam konteks pelaksanaan APBN,” jelasnya dalam Konferensi Pers KSSK di Kementerian Keuangan, Selasa (30/1/2024).
Bendahara Negara mengungkapkan untuk tahun ini, pemerintah menyediakan Rp496 triliun untuk belanja bansos. Naik Rp20 triliun dari APBN 2023 yang senilai Rp476 triliun. Besarnya bantuan dan jenis program ini pun telah dibahas dan disahkan bersama para perwakilan rakyat di Senayan.
“Dibawa oleh pemerintah, dibahas DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang sehingga kalau pemerintah menggunakan itu adalah uang APBN yang sudah disetujui DPR,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa BLT pangan sebagau lanjutan dari BLT El Nino yang rencananya diberikan selama enam bulan pertama 2024 ini. Utamanya menjadi langkah pemerintah untuk melakukan mitigasi risiko pangan.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, harga pangan menjadi hal paling sensitif bagi masyarakat dan menjadi penentu kemiskinan masyarakat.
Untuk itu, pemerintah akan terus memberikan bantuan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Di mana Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi eksekutor.
Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat yang berlangsung Senin (29/1/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa bantuan pangan akan disalurkan hingga Juni 2024, sebanyak 10 kg untuk masing-masing penerima.
Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200.000 per bulan untuk sebanyak 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM), untuk periode Januari hingga Maret 2024.
BLT tersebut akan disalurkan sekaligus pada Februari 2024 atau bertepatan dengan Pemilu 2024, sehingga menjadi sebesar Rp600.000 per orang. Selanjutnya, pemerintah akan mengevaluasi pemberian BLT untuk periode April-Juni 2024.
Pemerintah dalam hal ini Menkeu akan menyiapkan anggaran sebesar Rp11,25 triliun untuk bansos atau BLT Mitigasi Risiko pangan yang akan diberikan jelang Pilpres 2024.
