Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gibran Klaim RI Swasembada Beras, Guru Besar IPB: Tak Sepenuhnya Benar

Gibran mengeklaim Indonesia berhasil swasembada beras pada 2019-2022 dalam Debat Cawapres.
Petani beraktivitas di lahan persawahan di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (17/1/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Petani beraktivitas di lahan persawahan di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (17/1/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka dalam debat cawapres 21 Januari 2024 mengeklaim Indonesia berhasil swasembada beras pada 2019-2022. Meskipun diakui dirinya bahwa impor beras kemudian baru dilakukan pada 2023 lantaran adanya fenomena El Nino yang menekan produksi.

Menanggapi klaim tersebut, Guru Besar IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas menyebut apabila merujuk definisi swasembada versi Organisasi Pangan Dunia (Food Agriculture Organization/FAO) maka klaim Gibran tersebut bisa dibenarkan meskipun tidak seluruhnya.

Andreas menjelaskan bahwa FAO mendefinisikan sebuah negara berstatus swasembada pangan apabila konsumsi komoditas tertentu bisa dipenuhi 90% dari produksi domestik dan 10% lainnya melalui impor.

"Kalau berdasarkan kriteria itu konsumsi [beras] kita sebanyak 30 juta ton, maka ketika impor itu kurang dari 3 juta ton maka kita swasembada," ujar Dwi Andreas saat dihubungi, Senin (22/1/2024).

Namun, Andreas menyebut impor beras terbesar pernah terjadi pada 1998 yang tembus 6,4 juta ton. Dengan begitu, klaim Gibran yang menyebut swasembada beras selama 2019-2022 tidak sepenuhnya benar apabila berdasarkan definisi swasembada oleh FAO.

"Jadi tidak hanya 2019-2022 [swasembada beras] tapi sudah 25 tahun terakhir ini sejak impor terbesar tahun 1998," sebutnya.

Namun, Andreas tidak menampik bahwa selama satu dekade pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) produksi beras mengalami penurunan sekitar 1% setiap tahunnya. Padahal, di sisi lain jumlah penduduk terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan di rentang 1,3-1,4% per tahun.

Mirisnya, meskipun produksi beras merosot, masyarakat Indonesia saat ini justru tertolong oleh impor gandum. Bahkan, Andreas mengatakan, saat ini gandum telah menyumbang 28% proporsi pangan pokok masyarakat secara nasional.

"Kita tertolong oleh impor gandum. Jadi 28% pangan pokok kita terdiri dari makanan berbasis gandum. Dan gandum itu 100% kita impor," ucapnya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD turut menyinggung soal masih masifnya impor pangan di era Jokowi. Mahfud menyebut, janji Jokowi untuk menyetop impor pangan sejak satu dekade lalu pada debat capres, tapi belum terwujudkan sampai saat ini.

Sementara itu, Pengamat Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar), Syaiful Bahari justru menolak klaim Gibran soal swasembada beras 2019-2022. Menurutnya, selama 2019-2022 pemerintah masih mengimpor beras untuk cadangan sekitar 400.000 ton. Dia juga menyoroti impor beras 2,3 juta ton pada 2018 atau setahun sebelum klaim swasembada 2019-2022.

"Harus diingat, 2018 pemerintah Jokowi mengimpor beras cukup besar mencapai 2,3 juta ton tanpa alasan yang jelas ketika jelang memasuki Pilpres 2019," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dwi Rachmawati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper