Bisnis.com, JAKARTA - Angka impor beras Indonesia pada 2023 baru saja pecah rekor tertinggi selama 5 tahun terakhir di tengah upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewujudkan swasembada pangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras sepanjang 2023 mencapai 3,06 juta ton. Volume impor beras tersebut meningkat sebesar 613,61% dibandingkan 2022 yang tercatat sebanyak 429.210 ton.
"Menurut negara asalnya, beras paling banyak diimpor dari Thailand sebanyak 1,38 juta ton atau mencakup 45,12% dari total impor beras," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Senin (15/1/2024).
Posisi selanjutnya ditempati oleh Vietnam sebanyak 1,14 juta ton atau 37,47% dari total impor, diikuti Pakistan sebanyak 309.000 ton, dan Myanmar 141.000 ton.
Merespons hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan impor beras merupakan keputusan pahit yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah. Terlebih, negara wajib memiliki cadangan pangan pemerintah.
"Sangat bahaya bila kita tidak memikiki cadangan pangan," katanya kepada Bisnis.com.
Baca Juga
Dia menilai prioritas utama tetap pada produksi beras dalam negeri. Pihak yang menjadi leading sector adalah Kementerian Pertanian.
Arief menambahkan proyeksi produksi beras pada Januari dan Februari 2024 diprediksi minim dikarenakan fenomena El Nino.
Harga beras akan melambung tinggi apabila impor tidak dilakukan. Saat ini, harga beras di konsumen maupun harga gabah di petani masih dalam kondisi yang baik dan stabil.
Dia optimistis harga gabah dan beras akan kembali turun apabila produksi beras nasional secara bulanan telah melampaui 2,5 juta ton.
RI Pernah Impor Beras Lebih Banyak
Secara terpisah, Guru Besar IPB University sekaligus Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa justru menyebut, impor beras pada 2023 sebanyak 3,06 juta ton bukan tertinggi sejak lima tahun terakhir.
Namun, impor beras yang tertinggi sejak 25 tahun terakhir yaitu pada 1998 yang tembus 6,4 juta ton. Kemudian impor beras pada 2011 tercatat sebanyak 2,7 juta ton dan 2018 sebanyak 2,3 juta ton.
"Jadi setelah 25 tahun terakhir, ini yang tertinggi 2023 [impor beras]," ujar Dwi Andreas saat dihubungi.
Menurutnya, keputusan pemerintah mengimpor beras dengan jumlah banyak pada 2023 menjadi langkah serampangan yang tidak berdasar. Pemerintah hanya menggunakan asumsi dari kekhawatiran penurunan produksi akibat El Nino.
Padahal, Andreas menilai seharusnya pemerintah tidak perlu mengimpor beras dengan jumlah yang fantastis. Sebab, angka impor tidak sebanding dengan penurunan produksi 2023 yang tercatat berkisar 650.000 ton.
Adapun laporan BPS pada Desember 2023 mencatat produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,90 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 645.090 ton atau 2,05% dibandingkan produksi beras pada 2022 yang sebesar 31,54 juta ton.
"Penurunan produksinya 650.000 ton 2023 data BPS pada Oktober itu, keputusan impor sampai 3 juta ton masuk akal atau tidak," kata Andreas.
Sementara itu, Pengamat Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar), Syaiful Bahari mengakui jumlah impor beras selama satu dekade pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menjadi yang terbesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Meskipun kerap kali Kepala Negara umbar janji mengutamakan swasembada pangan dan anti impor, nyatanya impor beras tetap dilakukan.
"Sehingga kalau ditotal jumlah impor di era Jokowi sampai 2023 sebesar 9,4 juta ton. Jika ditambah 2 juta ton di 2024 berarti selama dua periode, impornya mencapai lebih dari 11,4 juta ton," beber Syaiful.
Syaiful juga melihat keputusan importasi beras terpola di tahun-tahun jelang pemilihan umum (Pemilu). Pada 2018 ata setahun jelang Pemilu, dia menyebut, Jokowi melenggangkan impor beras sekitar 2,3 juta ton. Begitupun pada 2023 atau setahun jelang Pilpres 2024, pemerintah lagi-lagi mengimpor beras hingga 3 juta ton.
Kendati begitu, Syaiful mengakui penurunan produksi menjadi salah satu alasan dilakukannya impor beras dalam jumlah banyak, disamping kepentingan politis Presiden jelang berakhirnya masa kepemimpinan. Padahal produksi beras telah merosot sejak 2019, tetapi hal itu justru memberikan efek pada tingginya harga beras selama 2023 hingga saat ini.
