Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyarankan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk mulai melelang proyek energi baru terbarukan (EBT) dengan skala besar tahun ini.
Selain itu, skema bundle atau paket pengerjaan juga didorong untuk mengamankan keekonomian proyek pembangkit EBT tersebut nantinya oleh pengembang.
“Ketentuannya orang bisa bidding untuk beberapa proyek dalam satu paket ini untuk mendapatkan skala keekonomian,” kata Fabby saat dihubungi, Kamis (4/1/2024).
Berdasarkan hitung-hitungan IESR, PLN mesti mulai melelang proyek pembangkit EBT dengan kapasitas di rentang 5 gigawatt (GW) sampai dengan 6 GW setiap tahunnya untuk mengejar ketertinggalan esekusi proyek sepanjang 2021 hingga 2023 pada RUPTL 2021-2030.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi bauran EBT sepanjang paruh pertama 2023 baru mencapai 12,5% atau jauh dari target yang ditetapkan tahun ini di level 17,9%.
Capaian paruh tahun itu tidak banyak bergeser dari torehan sepanjang 2022 dan 2021 masing-masing di level 12,3% dan 12,2%.
Baca Juga
Malahan, proyeksi penambahan bauran EBT hingga akhir 2023 hanya mencapai 115 megawatt (MW), dari target yang ditetapkan 2.029 MW. Adapun, realisasi bauran EBT per April 2023 baru mencapai 28,21 MW.
Sementara itu, sepanjang 2021 dan 2022, realisasi bauran EBT lebih dahulu meleset cukup lebar dari target yang ditetapkan. Realisasi EBT pada 2021 hanya berada di level 613 MW dengan target awal 750 MW.
Di sisi lain, realisasi pembangkit EBT pada 2022 merosot ke angka 172 MW dari target yang ditetapkan di level 649 MW.
Fabby berpendapat skema paket proyek dalam pembangunan pembangkit EBT akan efektif untuk meningkatkan investasi serta realisasi program rencana penyediaan listrik bersih itu sampai akhir 2030.
“Misalnya, ada proyek 50 MW, 100 MW, 200 MW, orang bisa saja bidding di lima lokasi totalnya 600 MW itu kan lebih bagus ketimbang bidding di satu lokasi itu bisa dapat skala keekonomiannya,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan lelang pembangkit listrik energi baru terbarukan skala besar di atas 1 GW dapat dimulai tahun 2024 oleh PLN.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini permintaan listrik sudah mulai menunjukan tren peningkatan.
Dengan demikian, lelang-lelang pembangkit PLN bakal diarahkan untuk blok yang lebih besar di atas 1 GW tersebut.
“Kita ingin bidding tidak dalam skala kecil 50 MW, 100 MW tapi kita ingin blok bidding 1 GW, 2 GW sehingga skalanya untuk percepatan mengejar 24 GW EBT bisa terjadi dalam 10 tahun ke depan,” kata Kartika dalam Seminar Nasinal Outlook Perekonomian Nasional di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Kendati demikian, Kartika mengatakan, lelang proyek pembangkit skala besar itu bakal mendatangkan kebutuhan investasi atau modal yang terbilang besar. Sementara itu, kemampuan keuangan PLN serta pinjaman modal domestik relatif terbatas saat ini.
Menurut dia, proyek-proyek blok lelang besar tersebut mesti didukung dengan pembiayaan-pembiayaan internasional yang menawarkan pinjaman jangka panjang. Di sisi lain, dia mengatakan, pemerintah turut mendekati sejumlah perusahaan EBT yang memiliki kemampuan modal yang cukup baik.
“Ini tentunya di dalam negeri belum ada sumber pendanaan dolar AS dalam jangka panjang, memang kita harus mengget organisasi atau komunitas bank internasional,” kata dia.
