Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) melaporkan realisasi tambahan kapasitas setrum dari pembangkit listrik panas bumi (PTLP) sepanjang 2023 hanya sebesar 43 megawatt (MW).
Torehan itu hanya mencapai 22,63% dari rencana tambahan kapasitas panas bumi pada periode itu di level 190 MW.
“Kalau kita melihat balik ke 2023, realisasi penambahan kapasitas PLTP sangat jauh dari yang ditargetkan,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Riza Passiki saat dihubungi, Jumat (5/1/2024).
Tambahan kapasitas panas bumi sepanjang tahun lalu itu berasal dari Dieng Small Scale (12,8 MW), Sokoria Unit-2 (3 MW), dan Sorik Marapi Unit-4 (27 MW).
Adapun, lewat rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021-2030, penambahan kapasitas terpasang PLTP ditargetkan sebesar 3.355 MW sampai dengan 2030 mendatang.
Sementara itu, target penambahan kapasitas dari PLTP masing-masing dipatok sebesar 141 MW pada 2024 dan 870 MW pada 2025.
Baca Juga
Penambahan kapasitas PLTP lebih banyak bertumpu pada proyek panas bumi yang sudah berbadan usaha dan memiliki perjanjian jual beli listrik (PJBL).
“Hanya sebagian kecil dari lapangan geotermal yang akan dilelang dan belum berbadan usaha,” tuturnya.
Riza mengatakan, perizinan masih menjadi kendala untuk pengembangan proyek panas bumi saat ini. Selain itu, masih terdapat isu berkaitan dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan berlarut-larunya proses negosiasi PJBL dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
“Hal ini akan banyak berpengaruh kepada kemampuan pengembanga dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan lelang pembangkit listrik energi baru terbarukan skala besar di atas 1 gigawatt (GW) dapat dimulai pada 2024 oleh PLN.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini permintaan listrik sudah mulai menunjukan tren peningkatan. Dengan demikian, lelang-lelang pembangkit PLN bakal diarahkan untuk blok yang lebih besar di atas 1 GW tersebut.
“Kita ingin bidding tidak dalam skala kecil 50 megawatt, 100 MW tapi kita ingin blok bidding 1 GW, 2 GW sehingga skalanya untuk percepatan mengejar 24 GW EBT bisa terjadi dalam 10 tahun ke depan,” kata Kartika dalam Seminar Nasinal Outlook Perekonomian Nasional di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Kendati demikian, Kartika mengatakan, lelang proyek pembangkit skala besar itu bakal mendatangkan kebutuhan investasi atau modal yang terbilang besar. Sementara, kemampuan keuangan PLN serta pinjaman modal domestik relatif terbatas saat ini.
Menurut dia, proyek-proyek blok lelang besar tersebut mesti didukung dengan pembiayaan-pembiayaan internasional yang menawarkan pinjaman jangka panjang. Di sisi lain, dia mengatakan, pemerintah turut mendekati sejumlah perusahaan EBT yang memiliki kemampuan modal yang cukup baik.
