Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempersiapkan 1,7 juta ton pupuk dari PT Pupuk Indonesia untuk mendorong masa tanam setelah panen pada tahun ini.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan ke depan pembelian subsidi pupuk tak lagi harus menggunakan kartu tani dan dapat menggunakan KTP dengan syarat pekerjaan harus sebagai petani.
Dikutip melalui laman Youtube Sekretariat Presiden, hal tersebut dia sampaikan usai meninjau penanaman beras di Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2023).
"Kalau petani mesti pupuk, cuma kemarin saya sudah sampaikan pembelian pupuk tak mesti pakai kartu tani bisa pakai KTP dan bersiap untuk masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari Pupuk Indonesia. Saya kira itu mencukupi dan keluhan pupuk saya harapkan tidak ada lagi," ujarnya.
Bahkan, Kepala Negara pun mengaku telah meminta Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memproses pengajuan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar kurang lebih Rp14 triliun.
Nantinya, Presiden Ke-7 RI itu mengatakan, pupuk bersubsidi tidak boleh dijual ke pihak yang bukan petani. Adapun, pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi laporan petani yang mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat dari normalnya.
Baca Juga
Dia meminta agar seluruh pihak terkait dapat terus melakukan pengecekan di lapangan sehingga subsidi bisa menyasar kepada pihak-pihak yang ditargerkan, yakni petani.
"Ya itu yang harus dikontrol terus oleh distributor, oleh pengecer harus dikontrol. Jangan sampai pupuk bersubsidi dijual, ke tempat yang bukan petani. Memang ada kebocoran seperti itu, tapi semuanya akan diawasi dan dikontrol," pungkas Jokowi.
