Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menambah anggaran subsidi pupuk periode 2024 hingga Rp14 triliun dan diklaim mampu menekan impor beras maupun pangan lainnya.
"Menteri Pertanian sudah mengajukan dan dari Kementerian Keuangan saya harapkan agar segera direalisasikan," ujar Jokowi saat bertemu dengan petani dan penyuluh se-Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (2/1/2024).
Kepala Negara menegaskan dirinya telah berbicara langsung dengan Direktur Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan diketahui ada 1,7 juta ton stok pupuk dan 1,2 juta ton di antaranya adalah pupuk bersubsidi.
Dengan tambahan anggaran hingga Rp14 triliun, Jokowi optimistis tidak akan ada masalah lagi ihwal pupuk bersubsidi tahun ini. Selain itu, dia percaya diri dengan tambahan pupuk bersubsidi, nantinya produksi beras akan lebih merata di seluruh wilayah.
"Saya tidak ingin dengar itu tadi Menteri pertanian juga sudah menyampaikan belinya pupuk tidak usah memakai kartu tani boleh memakai KTP juga bisa, setuju. Target kita di Jawa Tengah ini produksi beras bisa kembali ke ranking dua lagi," bebernya.
Di sisi lain, Jokowi mengklaim bahwa penambahan anggaran pupuk bersubsidi untuk 2024 juga dapat menekan impor beras dan pangan lainnya karena produksi yang lebih mumpuni. Pasalnya, pertambahan penduduk nasional mencapai 4-4,5 juta jiwa setiap tahunnya.
Baca Juga
"Yang kita harapkan adalah tidak impor beras lagi tapi itu dalam prakteknya sangat sulit karena produksi kita ini selalu tidak mencapai [target]. Semua butuh makan penduduk kita sekarang sudah hampir 280 juta jiwa ,semuanya butuh semuanya butuh beras," Jelas Jokowi.
Kendati begitu, Jokowi mengakui bahwa persoalan pupuk menjadi hal yang dirasakan hampir semua negara saat ini. Sebab, adanya perang di Rusia dan Ukraina sejak awal 2022 telah membuat rantai pasok pupuk global terkendala.
Jokowi pun blak-blakan, menurutnya keluhan soal pupuk bersubsidi sudah didapati dirinya sejak 2020 setiap pergi blusukan ke desa-desa. Dia menegaskan, persoalan pupuk saat ini juga tidak lepas dari kondisi ekonomi global yang tidak pasti.
"Terjadi yang namanya krisis keuangan dunia sehingga terjadi yang namanya krisis pangan dunia sehingga terjadi krisis energi dunia karena covid semuanya bahkan dari 200 lebih negara, 96 negara sudah menjadi pasiennya IMF, artinya negara itu sakit," jelas Jokowi.
Sebagai informasi, besaran anggaran pupuk selama ini tersedia sekitar Rp25 triliun. Dengan anggaran tersebut, Kementerian Pertanian menyebut bahwa pemerintah hanya bisa mengalokasikan 7,8 juta ton pupuk bersubsidi, atau sepertiga dari usulan seluruh kebutuhan pupuk di Kabupaten/Kota di Indonesia.
"Saudara kita yang di hutan desa itu juga mendapatkan jatah pupuk yang sama setelah sebelumnya tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi, bibit dan benih. Kami bahkan sudah mencabut permentan yang diterbitkan tahun 2020 karena dinilai menghambat pengambilan pupuk oleh petani-petani kita," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
