Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mendesign pembangunan pembangkit listrik PLN ke depan untuk energi terbarukan langsung skala besar.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia akan membuat bidding pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dalam skala besar untuk mempercepat pencapaian target transisi energi.
“Kita juga ingin bidding-nya ke depan tidak lagi dalam skala kecil 50 megawatt, 100 megawatt tapi kita ingin bikin blok bidding 1 gigawatt (GW), 2 Gw, sehingga skalanya dapat dan percepatan untuk mengejar 24 GW renewables bisa terjadi dalam 10 tahun ke depan,” kata Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Seminar Nasinal Outlook Perekonomian Nasional di Jakarta, Jumat, (22/12/2023).
Wamen yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan sudah banyak perusahaan energi skala dunia yang tertarik untuk masuk Indonesia guna membangun pembangkit listrik terbarukan.
Salah satu perusahaan itu adalah Masdar dari Uni Emirat Arab. Perusahaan ini melalui kerja sama dengan Subholding PT PLN Nusantara Power membuat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat.
“Tapi mereka ingin blok bidding dengan skala besar sehingga ekonomi of scale-nya tercapai dalam kapasitas yang memadai. Ini akan kita dorong melalui mekanisme procurement di PLN,” ucapnya.
Baca Juga
Kendati skema blok bidding dapat menjadi solusi untuk mempercepat target transisi energi, TIko mengakui penawaran pembangkit listrik EBT skala besar membutuhkan pembiayaan dalam skala besar dan jangka panjang dalam bentuk dolar AS.
Hingga saat ini, pendanaan tersebut khususnya dalam jangka panjang, belum tersedia di dalam negeri. Oleh karenanya, pemerintah akan mencari pendanaan internasional .
“Oleh karena itu memang kita harus bisa meng-engagement internasional multilateral organization, ESA dan internasional banking community seperti melalui Jetpi dan sebagainya supaya ada skema pool of fund jangka panjang yang bersekala besar,” tuturnya.
Tiko menyampaikan bahwa pendanaan multilateral dalam konteks pendanaan murah jangka panjang juga dibutuhkan untuk transmission dan proyek hijau yang akhir-akhir ini menghasilkan Internal Rate of Return (IRR) rendah.
“Ini sedang kita skemakan dengan PLN supaya ada pembagian antara ekonomi punya high IRR dengan yang memang lebih public service dalam konteks transmission,” ucapnya.
