Bisnis.com, JAKARTA- Konsorsium Korea Selatan berada di balik proyek pembangunan Light Rapid Transit yang bakal dibangun di Bali. Persoalannya, proyek pembangunan itu dihantui besarnya anggaran pembangunan.
Sebaliknya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai anggaran pembangunan LRT Bali tetap sesuai rencana sejauh ini. Belum terdapat kemungkinan pembengkakkan biaya (cost overrun).
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menjelaskan, saat ini proses studi kelayakan (feasibility study) LRT Bali sedang dilaksanakan oleh konsorsium asal Korea Selatan. Sehingga, biaya pasti yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek ini pun belum dikeluarkan.
"Nanti akan kita lihat, ini mulai [pembangunan] saja belum," kata Adita di Gedung Kemenhub, Jakarta pada Selasa (19/12/2023).
Adita melanjutkan, proyek pembangunan LRT Bali rencananya akan didanai melalui skema bantuan atau Official Development Assistance (ODA). Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan negara mana yang akan menggarap proyek ini.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan perkembangan terbaru terkait tindak lanjut rencana pembangunan LRT Bali. Pemda Bali disebut akan menjadi pemegang saham mayoritas proyek ini. Budi Karya mengatakan, dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali.
Baca Juga
Hal ini mengingat posisi Bali sebagai salah satu pusat pariwisata internasional Indonesia. "Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," kata Budi Karya dalam keterangan resminya, Senin (18/12/2023).
Terkait penanggung jawab proyek, Budi Karya mengatakan, pemerintah daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas, yakni sebesar 51%, sedangkan pemerintah pusat sebagai minoritas dengan saham 49%.
Dia menuturkan, Pemda Bali sudah bersedia untuk mendanai proyek ini, baik dari sisi capital expenditure (capex) maupun operational expenditure (opex). Adapun, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Budi Karya menuturkan, sebelumnya Korea Selatan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali.
Dia berharap setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholder, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan, Bali sangat membutuhkan adanya transportasi massal modern. Dia mengatakan, pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu.
Adapun, Pemda Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Central Park. Dalam peninjauannya, Menhub bersama Pj Gubernur Bali melakukan peninjauan ke area Central Park.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," tuturnya.
