Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan program kartu Prakerja masih ada di 2024. Pada tahun depan, ditargetkan 1 juta orang akan menerima manfaat.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program yang mulai sejak 2020 tersebut masih akan belanjut pada 2024.
“Tentu[Prakerja akan dilanjutkan]. Ini adalah program yang dibutuhkan untuk menyesuaikan antara pendidikan dan lapangan kerja. Retraining dan reskilling. Tahun 2024 sudah dianggarkan, jadi tentunya nanti kami akan lihat kelanjutan dari Prakerja,” ujarnya, dikutip Senin (18/12/2023).
Seiring kuatnya keingingan pemerintah melanjutkan program Prakerja pada 2024, Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja mengimbau masyarakat yang belum memiliki akun Prakerja untuk segera membuatnya secara mandiri melalui website www.prakerja.go.id.
Nantinya, masyarakat yang sudah melakukan pendaftaran dapat langsung klik "Gabung Gelombang" saat seleksi sudah dibuka kembali pada 2024.
Bukan hanya untuk gabung gelombang, bagi yang memenuhi persyaratan peserta pemilik akun Prakerja dapat mengikuti Indonesia Skills Week yang menyediakan pelatihan-pelatihan gratis dan berbiaya rendah yang terbuka untuk umum, tidak terbatas pada profesi atau status pendidikan tertentu. Selain itu, juga dapat mengikuti pelatihan gratis Talenta AI Indonesia kolaborasi Prakerja bersama Microsoft dan berkesempatan raih beasiswa Sertifikasi Microsoft.
Baca Juga
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah penerima Program Kartu Prakerja sebanyak 1,1 juta orang sepanjang 2023. Jumlah tersebut melebihi target yang pemerintah canangkan pada awal tahun, yakni sebanyak 1 juta penerima.
“Kartu Prakerja sebanyak 1,1 juta masyarakat yang menikmatinya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pekan lalu..
Adapun, anggaran yang dirinya keluarkan untuk program yang masuk dalam pos pendidikan tersebut senilai Rp4,3 triliun. Bila membandingkan dengan anggaran untuk 2022 atau tahun sebelumnya, jumlah tersebut turun cukup signifikan, dari Rp16,36 triliun menjadi Rp4,3 triliun.
Berdasarkan catatan Menkeu, anggaran tersebut utamanya untuk biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi bagi 4,98 juta peserta. Sebagaimana diketahu pula, Kartu Prakerja pada 2023 tidak lagi menggunakan skema semi bantuan sosial (bansos) namun menggunakan skema normal.
