Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono membeberkan hasil pertemuan dirinya dengan Duta Besar Australia beberapa hari lalu.
Trenggono mengatakan, pihaknya telah berdiskusi lebih lanjut ihwal maraknya illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal nelayan Indonesia di wilayah perairan Australia. Menurutnya, pihak Australia telah menyepakati kerja sama untuk mengatasi aksi illegal fishing tersebut lewat patroli bersama.
"Ya kita sudah bicara banyak, di antaranya adalah kita ingin patroli bersama," ujar Trenggono saat ditemui di kawasan Ancol, Kamis (14/12/2023).
Adapun untuk nelayan Indonesia yang terlanjur ditindak oleh pihak Australia karena melakukan penangkapan di luar wilayah zona perairan Indonesia, kata Trenggono, sebagian telah dipulangkan ke Tanah Air.
Trenggono mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Australia untuk menangani aksi illegal fishing yang dilakukan oleh kapal nelayan Indonesia. Selain itu, dia mengklaim pihaknya terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat nelayan ihwal wilayah perairan yang diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan secara legal.
"Banyak juga nelayan [Indonesia] yang tertinggal di sana nanti akan dipulangkan [oleh Australia] dengan kapalnya. Jadi satu sisi memang kita harus menjaga kerja sama antar tetangga ya," tuturnya.
Baca Juga
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (13/12/2023), Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengakui masih banyak kapal Indonesia yang melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan secara liar. Dalam monitoring center yang dipaparkan oleh Menteri Trenggono, banyak kapal berbendera Indonesia yang melintas di luar perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Bahkan, ada kapal yang melakukan illegal fishing hingga ke perairan Australia dan Madagaskar.
“Ini satu contoh, coba lihat ujung situ [bagian perairan Australia]. Nah, itu jelas illegal ini. Ini korupsi ini. Karena punya orang, hak orang dicuri. Bahkan kapal kita bisa sampai Madagaskar sana,” ungkap Trenggono dalam Puncak Hakordia KKP 2023, dikutip Rabu (13/12/2023).
Meski kerap menemukan banyak pelanggaran, Trenggono menyebut pihak Australia justru tidak memedulikan hal tersebut. Menurutnya, pemerintah Australia seharusnya komplain ke Indonesia soal illegal fishing.
Pelanggaran yang dilakukan kapal Indonesia tidak berhenti pada illegal fishing saja. Trenggono mengungkapkan, banyak kapal Indonesia yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI).
“Dari catatan yang saya terima, lebih dari 80.000 kapal, yang izin hanya 6.000. Yang izin ke Kementerian ini [KKP] hanya 6.000, selebihnya izinnya daerah, selebihnya tidak ada izin. Jadi korupsi semua ini,” katanya.
