Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk meninjau pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pekan depan.
Kurator IKN, Ridwan Kamil, mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu direncanakan akan meninjau proses peletakan batu pertama (groundbreaking) di Ibu Kota yang terletak di Penajam Paser Utara itu.
“Rencana bapak Presiden ke IKN, Kemungkinan minggu depan karena ada 10—12 proyek yang akan groundbreaking lagi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/12/2023) sore.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan bahwa peninjauan Kepala Negara berulang kali ke IKN menandakan memang saat ini pembangunan di sana sudah tahap membangun dan mayoritas datang dari investasi swasta dalam negeri yang antusias.
Apalagi, Emil sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan bahwa tugas yang diamanatkan kepadanya adalah untuk mengevaluasi seluruh proses pembangunan, infrastruktur, dan bangunan yang lain.
“Semua alhamdulilah sesuai schedule sehingga diharapkan di 17 Agustus 2024 daerah sumbu kebangsaan, kantor kementerian, kantor presiden, istana presiden juga akan selesai,” tuturnya.
Baca Juga
Emil melanjutkan bahwa nantinya juga akan ada memorial untuk pahlawan proklamasi yang dibangun, yakni patung Soekarno—Hatta sebagai simbol dari bapak bangsa atau pendiri bangsa juga akan diselesaikan pada tahun depan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa saat ini pembangunan infrastruktur di IKN telah mencapai 61,2 persen untuk tahap pertama.
"Untuk batch pertama pembagunan IKN sudah 61,2 persen. Target untuk selesai pada Juni atau Juli 2024. InshaAllah masih bisa terselesaikan. Termasuk untuk istana dan kantor presiden," kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/12/2023) sore.
Lebih lanjut, dia menjabarkan bahwa pembangunan kelompok pertama terdiri dari jalan tol, bendungan, air minum, sumbu kebangsaan, Istana Kepresidenan, kantor kementerian koordinator dan Sekretariat Negara.
