Bisnis.com, JAKARTA - Kawasan ekonomi khusus (KEK) diinisiasi guna mengurangi kesenjangan pembangunan antar provinsi di Indonesia, namun pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengaruhnya terhadap kesenjangan sosial di dalam provinsi tempat KEK berada?
Pada Maret 2023, Presiden Joko Widodo telah meresmikan satu lagi kawasan ekonomi khusus yang berfokus pada sektor pariwisata, yaitu Kawasan Wisata Lido, di Bogor, provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa KEK pariwisata memiliki konsep yang sangat baik sekaligus berharap dapat menarik wisatawan domestik dan mengurangi niat masyarakat untuk berwisata ke luar negeri. Selain itu, ia yakin Kawasan Wisata Lido akan membuka lebih dari 30.000 lapangan kerja.
Memang benar, kawasan ekonomi khusus (KEK) telah menjadi instrumen kebijakan ekonomi yang populer bagi negara-negara berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Instrumen ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung, memperbaiki kondisi bisnis, dan meningkatkan kinerja perekonomian melalui kegiatan ekspor yang lebih tinggi.
Selain itu, KEK digadang-gadang bisa memberikan peningkatan lapangan kerja dan membantu industri lokal berpartisipasi dalam global value chain. Dengan manfaat yang menjanjikan ini, wajar jika KEK menjadi elemen penting dalam kebijakan industri di negara-negara berkembang.
Pemerintah Indonesia telah bekerja keras dalam pengembangan KEK dan kawasan industri. Pada tahun 2020, Indonesia telah memiliki lebih dari 100 kawasan industri dan 11 KEK yang tersebar di seluruh provinsinya. Selain meningkatkan produktivitas perekonomian, KEK juga dirancang untuk mengatasi kesenjangan antar provinsi di Indonesia. Namun, perlu juga ditanyakan bagaimana kesenjangan ekonomi di provinsi-provinsi dimana zona tersebut berada?
Kesenjangan secara umum menjadi topik penting bagi masyarakat Indonesia karena terkait dengan nilai-nilai kebangsaan Pancasila yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila mensyaratkan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Baca Juga
Penelitian yang dilakukan oleh Cecilia Hornok, PhD dari lembaga kajian ekonomi internasional di Jerman (Kiel Institute for The World Economy) bersama penulis sendiri dan telah dipublikasikan di The Journal of Economic Inequality dengan judul `Economic zones and local income inequality: Evidence from Indonesia` menunjukkan bahwa pendirian KEK dan kawasan industri di provinsi-provinsi di Indonesia biasanya berkorelasi positif terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi tersebut.
Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu penjelasannya adalah keuntungan dari hadirnya KEK hanya dinikmati oleh sebagian orang, terutama para pekerja yang memiliki keterampilan tinggi. Kita semua tahu bahwa sebagian besar KEK dibangun untuk menarik investasi asing.
Perusahaan asing yang data sering kali membawa pengetahuan dan teknologi, sehingga membutuhkan lebih banyak pekerja terampil. Perusahaan-perusahaan asing ini kemudian membayar gaji yang lebih tinggi kepada pekerja terampil dibandingkan perusahaan lokal, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya kesenjangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil di wilayah tersebut.
Mirisnya, KEK sering dibangun di daerah yang jauh dari kota atau terpencil, di mana persediaan tenaga terampil dari warga lokal masih kurang.
Memang benar, isu ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi penting dalam kaitannya dengan investasi asing dan kesenjangan. Misalnya, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing penting agar masyarakat lokal memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipekerjakan oleh perusahaan asing yang berada di dalam kawasan tersebut, terutama jika kawasan tersebut fokus pada kegiatan pariwisata, seperti Mandalika (di Nusa Tenggara Barat). dan Lido (di Bogor, Jawa Barat).
Menurut Indeks Kecakapan Bahasa Inggris EF 2022, wilayah Jawa memiliki kecakapan bahasa Inggris tertinggi, dengan Jakarta dan Surabaya menjadi dua kota teratas dalam hal ini (Bogor sendiri tidak termasuk dalam daftar). Sebaliknya, wilayah Nusa Tenggara diidentifikasi sebagai wilayah dengan skor kecakapan bahasa Inggris yang rendah.
Serupa kondisinya di Jawa Barat. Provinsi yang memiliki banyak KEK ini memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki kondisi tenaga kerjanya. Hal ini penting guna menjamin penduduknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di dalam KEK. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS Indonesia), Jawa Barat memiliki angka partisipasi pendidikan tinggi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Pada tahun 2022, hanya sekitar 26 persen penduduk Jawa Barat yang mengenyam pendidikan di universitas, sedangkan rata-rata nasional adalah 31 persen. Hal ini dapat memperburuk tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah-wilayah tersebut karena hanya mereka yang berketerampilan tinggi yang mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi yang disediakan oleh zona tersebut. Tercatat pada tahun 2022, Jawa Barat sudah memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang ditunjukkan dengan nilai Gini sebesar 0,41 dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,38.
Ilustrasi di atas mengingatkan kita bahwa pembentukan KEK dan dampaknya harus mempertimbangkan kondisi lokal (misalnya demografi tenaga kerja) di wilayah dimana KEK tersebut berada. Memang benar, jika pembentukan KEK mengabaikan kondisi lokal, kesenjangan bisa meningkat dan berujung pada konflik sosial, yang bahkan bisa menghambat lingkungan bisnis.
Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat kebijakan tambahan yang mendorong pendidikan bagi seluruh masyarakat lokal dan meminta keterlibatan perusahaan dalam mempercepat proses tersebut untuk memastikan bahwa keterampilan yang dimiliki mampu memenuhi kebutuhan bisnis (cth. melalui tanggung jawab sosial perusahaan).
Inisiatif lainnya adalah peraturan kuota yang mewajibkan semua perusahaan di dalam zona tersebut untuk mempekerjakan pekerja lokal dan memberikan pelatihan yang memadai. Selain itu, penting untuk menjamin bahwa KEK tidak menjadi ruangan eksklusif yang tidak memberikan dampak positif di luar kawasan. Pemerintah harus memberikan aturan atau insentif yang mendorong KEK untuk menggunakan bahan-bahan lokal atau bekerja sama dengan perusahaan lokal sebagai supplier.
Kesuksesan sebuah kawasan ekonomi khusus sangat bergantung pada bagaimana kawasan tersebut diterima dan sesuai dengan konteks masyarakat lokal sehingga muncul keadaan yang saling mendukung antara kedua belah pihak. Dengan memastikan bahwa KEK terintegrasi dengan kondisi lokal, pemerintah dapat mengendalikan kesenjangan dan menjaga lingkungan bisnis yang mendukung.
