Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog angkat bicara soal kemungkinan India memperpanjangan larangan ekspor berasnya sampai 2024.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan, masih ada negara alternatif lainnya yang bisa diandalkan oleh Bulog untuk memenuhi penugasan impor beras tahun ini dan tahun depan. Sikap India yang berencana memperpanjang restriksi ekspor berasnya dianggap bukan menjadi tantangan.
"Negara lain yang menghasilkan [beras] itu kan bisa menjadi sumber, tidak bergantung pada India, kan masih ada beberapa negara lainnya," ujar Iqbal saat dihubungi, Rabu (22/11/2023).
Adapun selama 2022-2023, beras impor yang didatangkan Bulog mayoritas dari negara selain India, seperti Pakistan, Vietnam, Thailand, Myanmar dan Kamboja.
"Artinya pasti ada alternatif," tuturnya.
Kendati begitu, Iqbal memastikan bahwa dalam pengadaan stok cadangan beras pemerintah (CBP), Bulog bakal memprioritaskan pengadaan dari dalam negeri. Apalagi, kata dia, masih ada panen raya tahun depan yang akan berlangsung.
Baca Juga
"Prioritas itu dalam negeri, kalau dalam negeri terbatas, kita penuhi dengan importasi," ucapnya.
Pemerintah telah memberikan kuota impor kepada Bulog sepanjang 2023 sebanyak 3,5 juta ton. Sebanyak 2 juta ton di antaranya telah dieksekusi pengadaan oleh Bulog dan ditargetkan rampung pada November ini.
Sementara sisa kuota impor beras 1,5 juta ton di akhir tahun, ternyata hanya bisa dipenuhi kontraknya sebanyak 1 juta ton oleh Bulog. Artinya ada sisa kuota 500.000 ton impor beras tahun ini yang gagal dipenuhi.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 November 2023 mencatat nilai impor beras Indonesia pada Oktober 2023 sebesar US$196,7 juta dengan negara asal Thailand, Vietnam dan Myanmar.
Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (20/11/2023), laporan Bloomberg menyatakan, Perdana Menteri Narendra Modi yang bakal mencalonkan diri kembali di tahun depan telah berulang kali memperketat pembatasan ekspor berasnya dalam upaya untuk menekan kenaikan harga domestik dan melindungi konsumen India. Bahkan, setelah pemilu, tindakan tersebut kemungkinan akan diperpanjang apabila harga beras di India tidak stabil.
"Selama harga beras dalam negeri menghadapi tekanan ke atas, pembatasan tersebut kemungkinan akan tetap ada," ujar Sonal Varma, Kepala Ekonomi untuk India dan Asia selain Jepang di Nomura Holdings Inc, dikutip dari Bloomberg, Senin (20/11/2023).
B.v Krishna Rao, Presiden Asosiasi Eksportir Beras India mengatakan pemerintah Modi ingin memastikan pasokan yang cukup di dalam negeri dan meredakan kenaikan harga. Dia mengatakan pemerintah India kemungkinan akan mempertahankan pembatasan ekspor sampai pemungutan suara tahun depan.
Adapun diketahui India telah mearang ekspor beras non-basmatinya sejak Juli 2023.
