Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% pada 2025 meleset. Hal ini karena sebagian besar commercial operation date (COD) pembangkit EBT diperkirakan baru bisa diesekusi 1 tahun setelahnya, selepas 2026 secara bertahap.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi bauran EBT sepanjang paruh pertama 2023 baru mencapai 12,5% atau jauh dari target yang ditetapkan tahun ini di level 17,9%. Capaian paruh tahun itu tidak banyak bergeser dari torehan sepanjang 2022 dan 2021 masing-masing di level 12,3% dan 12,2%.
“Tahun 2025 target penambahan EBT sebesar 5.544 megawatt [MW], proyeksinya hanya 1.524 MW, memang secara proyeksi dan realisasi sampai 2025 belum mencapai target,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi saat RDP dengan Komisi VII, dikutip Kamis (16/11/2023).
Malahan, kata Yudo, proyeksi penambahan bauran EBT hingga akhir 2023 hanya mencapai 115 MW, dari target yang ditetapkan 2.029 MW. Adapun, realisasi bauran EBT per April 2023 baru mencapai 28,21 MW.
Yudo menuturkan, realisasi bauran EBT tahun ini sudah memperhitungkan kapasitas baru yang masuk dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata. Pembangkit hasil sindikasi tiga bank internasional, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Societe Generale dan Standar Chatered itu memiliki kapasitas 145 MWac atau setara dengan 192 MWp.
Sementara itu, sepanjang 2021 dan 2022, realisasi bauran EBT lebih dahulu meleset cukup lebar dari target yang ditetapkan. Realisasi EBT pada 2021 hanya berada di level 613 MW dengan target awal 750 MW.
Baca Juga
Di sisi lain, realisasi pembangkit EBT pada 2022 merosot ke angka 172 MW dari target yang ditetapkan di level 649 MW.
“Namun pada 2026 proyeksi capaian EBT akan mencapai 5.553 MW, melebihi target 978 MW, jadi ada pergeseran implementasi dari rencana realisasi geser ke belakang,” kata Yudo.
Dia memproyeksikan realisasi bauran EBT pada 2027 bakal tertahan di level tinggi sekitar 3.041 MW atau melebihi target 991 MW.
Saat ini, kata dia, kementeriannya tengah berupaya untuk mengawal COD dari pembangkit EBT dapat terlaksana tepat waktu ke depannya. Selain itu, ESDM turut mendorong percepatan proses pengadaan dan pemanfaatan bendungan PUPR untuk mengejar operasi PLTA dan PLTS terapung.
Kendati demikian, dia menggarisbawahi isu pembiayaan masih menjadi kendala utama terkait dengan upaya esekusi proyek pembangkit terbarukan tersebut. Di sisi lain, isu TKDN turut beririsan dengan persoalan hibah atau pinjaman luar negeri.
“Belum ada mitra atau sponsor untuk proyek IPP dan kesulitan keuangan oleh EPC untuk proyek PLN dan anak perusahaan PLN,” kata dia.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi bauran energi bersih domestik masih terpaut jauh dari target yang ditetapkan sebesar 23% pada 2025.
Selain regulasi, isu pendanaan pada pembangkit energi bersih disebutkan ikut menekan perkembangan bauran energi bersih beberapa waktu terakhir.
Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Halim Kalla mengatakan, capaian bauran energi bersih di dalam negeri baru berada di posisi 12% hingga pertengahan tahun ini. Halim mengatakan capaian itu menunjukkan adanya kendala dari sisi ekosistem energi bersih di Indonesia yang tidak mendukung program peralihan pada industri nol emisi karbon mendatang.
“Banyak sekali hambatan, di samping peraturan, harga dan juga finansial itu menjadi masalah,” kata Halim dalam acara Bisnis Indonesia Mid-Year Economic Outlook 2022, Selasa (2/8/2022).
Ihwal memenuhi target energi bersih itu, Halim mengatakan, pemerintah mesti memastikan penambahan kapasitas energi baru dan terbarukan (EBT) dapat mencapai 4.000 megawatt (MW) setiap tahunnya. Artinya, penambahan kapasitas EBT itu relatif mahal dengan harga keekonomian proyek pembangkit energi bersih yang timpang saat ini.
“Apakah kita mampu? Saya kira insentif harus segera diberikan kepada pengusaha agar bisa sampai pada target tersebut,” kata dia
