Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, karena hingga akhir Oktober 2023 baru mencapai 67,3% dari target Rp297 triliun.
Untuk itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perbankan untuk mempercepat penyalura KUR, terlebih saat ini adanya paket kebijakan dengan sejumlah insentif untuk sektor perumahan.
Paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi dan pembentukan modal.
“Paket kebijakan tersebut mendorong penambahan bantuan sosial dan stimulus fiskal sektor perumahan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi,” katanya dalam keterangan resmi.
Selain itu, kebijakan yang mulai pada November 2023 tersebut juga memperkuat pembiayaan UMKM melalui penyaluran KUR, menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan penyaluran insentif, serta mendorong permintaan domestik.
Pasalnya, berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi penyaluran KUR sepanjang tahun ini sampai dengan 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp199,88 triliun atau sebesar 67,30% dari target Rp297 triliun.
Baca Juga
Artinya, terdapat Rp97,12 triliun alokasi KUR yang masih menunggu untuk digunakan hingga akhir tahun ini.
Dari realisasi tersebut, telah diberikan kepada 3,61 juta debitur dengan tingkat non-performing loan (NPL) terjaga di angka 1,63%.
Adapun, penyaluran KUR di sektor produksi telah mencapai 55,46% dari total penyaluran dengan porsi penyaluran di sektor pertanian sebesar 30,40%.
Airlangga menyampaikan saat ini pemerintah terus fokus dalam peningkatan kualitas program KUR melalui peningkatan debitur baru dan debitur graduasi KUR tercermin dari debitur baru yang baru pertama kali menerima KUR, sebesar 79%.
Sedangkan debitur KUR yang bergraduasi/naik kelas mencapai 52% dari total debitur KUR. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak UMKM yang memanfaatkan KUR, serta telah terjadi peningkatan kapasitas usaha penerima KUR.
Sebelumnya pun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti KUR yang masih loyo dan meminta perbankan, utamanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempercepat penyaluran.
Padahal, target tahun ini sudah jauh lebih rendah dari tahun lalu, yang realisasinya mencapai Rp760 triliun.
“KUR kita penyalurannya agak melemah karena ada perubahan dari sisi kebijakan sehingga kita sekarang akan meminta kepada perbankan terutama bank besar BRI BNI Himbara untuk akselerasi KUR,” ungkapnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Senin (6/11/2023).
