Bisnis.com, JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa sistem keuangan domestik yang terjaga didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, serta koordinasi dan sinergi KSSK yang terus diperkuat.
“Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rapat Berkala KSSK pada Senin [30/10] berkomitmen melanjutkan penguatan koordinasi dan sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik,” katanya dalam Konferensi Pers, Jumat (3/11/2023).
Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global melambat dan disertai dengan ketidakpastian yang semakin melebar.
Kondisi ini juga tercermin dari perkiraan IMF bahwa pertumbuhan ekonomi global pada 2023 akan mencapai 3,0% dan melambat menjadi 2,9% pada 2024.
Di samping itu, Sri Mulyani memperkirakan tekanan inflasi masih tinggi yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, serta fenomena El Nino.
Dalam rangka mengendalikan inflasi tersebut, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR) diperkirakan tetap berada pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau higher for longer.
Lebih lanjut, kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan yield obligasi tenor jangka panjang negara maju, khususnya obligasi pemerintah AS akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah dan premi risiko jangka panjang (term-premia).
Perkembangan ini pun pada akhirnya memicu aliran keluar modal asing dari Emerging Markets ke negara maju dan mendorong penguatan signifikan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia.
Pelemahan Nilai Tukar
Sri Mulyani mengatakan, penguatan dolar AS secara signifikan telah mendorong pelemahan berbagai mata uang negara lain, termasuk nilai tukar rupiah.
Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) pada 27 Oktober 2023 berada di level 106,56 atau menguat 2,93% year-to-date/ytd, sehingga memberikan tekanan depresiasi terhadap mata uang utama, seperti yen Jepang dan dolar Australia yang melemah masing-masing 12,61% dan 6,72% ytd.
Selain itu, depresiasi juga dialami mata uang kawasan, seperti ringgit Malaysia dan Baht Thailand masing-masing 7,82% dan 4,39% ytd.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah masih terkendali pada tingkat yang rendah sebesar 2,34% ytd.
“Ke depan, langkah stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dan mendukung upaya pengendalian imported inflation,” jelasnya.
Laju Inflasi Terkendali
Sri Mulyani mengatakan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2023 tercatat rendah sebesar 2,56% yoy, didukung oleh inflasi inti dan kelompok administered prices yang terjaga, di tengah peningkatan inflasi kelompok volatile food sebagai dampak kenaikan harga beras.
Inflasi yang terjaga ini, imbuhnya, merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap dalam kisaran sasaran, kebijakan pemerintah sebagai shock absorber gejolak.
Selain itu, pengendalian inflasi didukung eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (pusat dan daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Bauran Kebijakan dalam Jaga Stabilitas
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kebijakan moneter kata Perry akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas. “Sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang dan pasar valas, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” katanya.
Dia mengatakan, kebijakan suku bunga acuan yang dinaikkan menjadi 6,00% memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (imported inflation), sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran.
Kebijakan suku bunga juga didukung melalui langkah intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder, penguatan strategi operasi moneter untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan penerbitan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) serta Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), juga penguatan implementasi penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
BI pun memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada sektor-sektor prioritas.
Kebijakan makroprudensial longgar juga diperkuat lebih lanjut dengan mempertahankan Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0% dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, melanjutkan pelonggaran LTV/FTV, pelonggaran ketentuan uang muka kendaraan bermotor, juga pelonggaran rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).
