Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bea Cukai Sebut Biang Kerok Barang Impor Ilegal Merajalela di RI

Bea Cukai menyebut penyebab barang impor ilegal bisa merajalela di Indonesia.
Aktivitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Aktivitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, BEKASI - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani membeberkan penyelundupan barang impor ilegal banyak terjadi melalui pelabuhan ilegal atau disebut dengan istilah "pelabuhan tikus" hingga pelabuhan besar.

Askolani berujar, dalam pengetatan pengawasan yang dilakukan selama beberapa minggu terakhir pihaknya berhasil mengamankan lebih dari 1.600 bal lebih pakaian bekas impor ilegal di sepanjang pesisir timur Sumatra. Adapun sebagian besar barang impor ilegal itu berasal dari Malaysia.

Dia mengakui ada ribuan "pelabuhan tikus" tersebar di banyak pesisir Indonesia. Pelabuhan itu disebut menjadi hub penyelundupan barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas impor.

"Jumlahnya [pelabuhan tikus] banyak, yang kita catat ada 500-an di pesisir timur Sumatra, tapi di luar itu banyak lebih dari 1.000," ujar Askolani saat ditemui di Gudang Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kamis (26/10/2023).

Askolani mengakui, pelabuhan bukan jadi satu-satunya lokasi masuknya barang impor ilegal ke Tanah Air. Menurutnya, penyelundupan barang impor ilegal juga banyak terjadi di wilayah perbatasan negara.

Bahkan, menurutnya penyelundupan di wilayah perbatasan lebih sulit diawasi. Tak jarang, Bea Cukai turut dibantu oleh aparat TNI di perbatasan untuk melakukan patroli.

"Di perbatasan, [penyelundupan] ada yang lewat kebun, ada yang lewat tempat biasa. Jadi cara mereka memasukkan barang itu menjadi tantangan," ungkapnya.

Menurut Askolani, pengawasan aksi penyelundupan barang impor ilegal melalui hub pelabuhan maupun perbatasan negara menjadi sulit apabila dilakukan hanya oleh petugas Bea Cukai. Kolaborasi diperlukan antar berbagai stakeholder, termasuk masyarakat.

Namun, Askolani membeberkan tak jarang masyarakat lokal yang berada di sekitar titik penyelundupan justru menolak untuk ikut berperan dalam pemberantasan barang impor ilegal.

"Pernah ada masyarakat menolak karena alasan ekonomi, mereka minta dengan berbagai alasan. Ini yang terjadi di lapangan, tapi kita lakukan yang bisa kita push [dorong]," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dwi Rachmawati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper